Canda Jokowi Ditanya Nyoblos Pilkada Jam Berapa: Sebelum Tutup

Solo -

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengimbau masyarakat menghormati masa tenang sebelum pemungutan suara Pilkada 2024. Saat ditanya akan mencoblos jam berapa, Jokowi menjawab dengan gaya bercanda.

"Ya di masa tenang semuanya harus tenang, harus tenang. Kita jaga semuanya agar suasananya tetap tentram," kata Jokowi di kediaman pribadinya di Sumber, Kota Solo, Senin (25/11/2024).

Diketahui, masa tenang Pilkada 2024 berlangsung sejak Minggu (24/11) kemarin hingga Selasa (26/11) besok. Adapun pencoblosan Pilkada 2024 akan dilangsungkan secara serentak pada Rabu (27/11).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Jokowi mengatakan, dalam suasana yang aman dan tentram, seluruh masyarakat diharapkan bisa menggunakan hak pilihnya pada Rabu (27/11) mendatang.

"Aman semuanya bisa memberikan hak pilihnya dengan sebebas-bebasnya. Dan sekali lagi kedaulatan ada di tangan rakyat," ujarnya.

Saat wartawan menanyakan soal rencana Jokowi mencoblos Pilkada 2024 jam berapa, Jokowi menjawab secara bercanda. "Nyoblosnya sebelum tutup," ucap Jokowi.

Masih Ada Alat Peraga Kampanye

Sementara itu Kordiv Penanganan Pelanggaran Data Informasi Bawaslu Solo, Poppy Kusuma mengatakan di masa tenang ini pihaknya masih menemukan beberapa alat peraga kampanye (APK) yang masih terpasang.

"Imbauan kita kepada semua paslon tim pemenangan, silakan tidak melakukan kegiatan kampanye di masa tenang. Silakan bersihkan APK yang dipasang," kata Poppy saat dihubungi detikJateng, Senin (25/11/2024).

Poppy menyebut masih ada APK yang terpasang pada baliho berbayar di beberapa titik. Untuk menertibkan APK di baliho yang berbayar, Bawaslu juga berkoordinasi dengan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan biro iklan di Solo.

"Saya juga gimana kok nggak dilepas tim pemenangan dan paslon. Ini kan sudah nggak boleh kampanye dan APK salah satu metode kampanye," ujar Poppy.

"(Baliho) Berbayar iya harus segera ditertibkan, kita sudah berkoordinasi dengan Bapenda dan biro iklan. Kalau tidak akan kita turunkan dengan tim gabungan, atau Bawaslu membuat surat KPU bahwa ada pelanggaran di masa tenang. Nanti KPU yang memberikan peringatan ke paslon," pungkasnya.