.webp)
Tim pasangan Andika Perkasa-Hendrar Prihadi (Hendi) menyiapkan tim hukum untuk menghadapi Pilgub Jateng 2024. Tim hukum itu disebut terdiri ratusan orang pengacara.
Pasangan Andika-Hendi akan berhadapan dengan pasangan Ahmad Luthfi-Taj Yasin Maimoen. Menurut Hendi, Pilgub Jateng kali ini akan berlangsung sengit karena masing-masing paslon punya kemampuan.
"Ini sebuah pertandingan yang sengit, masing-masing ingin berhasil, ingin menang, dan ada kalanya juga kalau melihat figur calon pasti saya yakin mereka memiliki kemampuan baik hard skill, soft skill," kata Hendi usai Deklarasi Tim Hukum Perkasa dan Jaguar di Legacy Convention Hall, Kota Semarang, Sabtu (21/9/2024).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan kontestasi sengit yang didukung para relawan, lanjutnya, maka ada potensi pelanggaran yang dilakukan beberapa relawan dalam mendukung pasangan calon. Maka tim hukum dibentuk untuk mengantisipasi dan memberikan pengarahan agar relawan tidak melanggar. Atau memberikan bantuan hukum kepada relawan yang belum memahami pelanggaran yang dilakukan.
"Tetapi tidak bisa dipungkiri, kadang-kadang, sukarelawan yang tidak paham aturan dan punya pemahaman lain dia melanggar-langgar. Yang begini ini fungsi tim hukum sangat penting, kemudian memiliki pemahaman tata cara peraturan terkait Pilkada, memberikan bantuan hukum, barang kali ada yang di lapangan keliru-keliru," jelasnya.
"Termasuk kalau Allah beri rida kita Andika-Hendi maupun Agustin-Iswar (calon di Pilwalkot Semarang) terpilih sebagai kepala daerah, kami ingin tim hukum bisa membersamai kita, supaya perjalanan lima tahun ke depan bisa baik, lancar, amanah, manfaat," imbuhnya.
Dalam acara tersebut disebutkan ada 300 pengacara yang tergabung dalam Tim Hukum Perkasa untuk Paslon Pilgub 2024 Andika-Hendi dan 104 pengacara untuk Paslon Pilwalkot Semarang 2024 Agustina-Iswar.
Koordinator Tim Hukum Perkasa, John Richard berharap jalannya Pilkada kali ini sesuai undang-undang dan menjunjung netralitas.
"Saya sampaikan persoalan Pilpres kemarin jangan sampai terulang kembali terhadap KPU dan Bawaslu di sini, kami berharap jangan ada permainan dalam proses Pemilu ini, kami berharap semua netralitas berdasarkan hukum yang berlaku, semua harus melakukan apa yang disebut undang-undang," kata John.
"Dalam waktu dekat setelah deklarasi hari ini kami akan ketemu KPU, Bawaslu, Pangdam, Kapolda, untuk sosialisasi masalah penegakan hukum dalam pemilu pilkada agar berjalan lancar, tidak ada yang memihak, semua adil dan berjalan lancar, jujur, bebas, memberikan rasa keadilan bagi kedua pihak," jelasnya.
(alg/rih)
