.webp)
Polda Jawa Tengah (Jateng) menggelar silaturahmi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas) bertajuk "Penataan dan Pengawasan Juru Parkir di Area Usaha Mikro Kecil dan Menengah" di Kota Semarang. Silaturahmi tersebut adalah salah satu bentuk komitmen Polda Jateng dalam melindungi pelaku usaha dan UMKM dari premanisme hingga parkir liar.
Kegiatan itu berlangsung di Hotel Quest, Jalan Plampitan, Kota Semarang, pada Selasa (27/5/2025) pagi. Wakapolda Jateng, Brigjen Latif Usman, memimpin acara tersebut.
Wakapolda Jateng juga didampingi Dirbinmas Polda Jateng, Kombes Siti Rondhijah. Turut hadir dalam acara tersebut sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Jateng dan para Kasat Binmas dari seluruh polres jajaran.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Tampak pula Kadishub Provinsi Jateng, perwakilan Apindo dari tingkat provinsi hingga kabupaten/kota, Wakil Rektor III Universitas Semarang, dan perwakilan juru parkir yang berafiliasi dengan ormas, menghadiri acara tersebut.
 Wakapolda Jateng, Brigjen Latif Usman, saat memimpin silaturahmi kamtibmas bertajuk "Penataan dan Pengawasan Juru Parkir di Area Usaha Mikro Kecil dan Menengah" di Hotel Quest, Jalan Plampitan, Kota Semarang, Selasa (27/5/2025) Foto: dok Polda Jateng |
Latif mengungkapkan, kegiatan itu adalah bagian dari strategi kolaboratif Polda Jateng untuk menata sistem parkir dan memberantas premanisme yang dinilai meresahkan pelaku UMKM.
Dia menegaskan sinergi pemerintah dan dunia usaha penting untuk mendukung penguatan UMKM. Sebab, dia menilai, UMKM merupakan pilar penting perekonomian nasional.
"Namun kebijakan pemerintah untuk memberdayakan UMKM seringkali terkendala oleh adanya aksi premanisme seperti pungutan liar dan parkir liar dengan tarif tidak wajar, yang justru meresahkan pelaku usaha," kata Latif dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
Latif menekankan soal penataan dan pengawasan terhadap juru parkir harus dilakukan secara efektif agar lingkungan usaha menjadi lebih nyaman dan aman, sehingga kepercayaan publik dan investor terhadap sektor UMKM dapat terus terjaga.
"Kita harus sadar betul bahwa UMKM sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat di lapisan terbawah. Oleh sebab itu, gangguan sekecil apapun terhadap UMKM harus kita hilangkan," ungkapnya.
Latif berharap, masyarakat turut berperan dalam menjaga dan mendukung UMKM. Dia mengimbau pelaku usaha agar tak ragu melapor ke polisi jika merasa terganggu oleh aksi premanisme.
"Insyaallah kalau UMKM ini kuat, Indonesia akan kuat. Para pengusaha yang merasa terganggu dalam menjalankan usahanya agar segera melapor ke polisi. Jika tidak direspons, silakan lapor ke Polda Jateng, pasti akan kami tindaklanjuti," tegasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Latif mengatakan, Polda Jateng dapat memantik kesadaran kolektif dan memperkuat komitmen bersama untuk menciptakan lingkungan usaha yang bersih dari premanisme,dan meningkatkan peran UMKM sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi yang inklusif di Jateng.
"Ini adalah komitmen Polda Jateng untuk mendukung UMKM berjalan dengan baik dan mendorong pertumbuhan di masyarakat," pungkasnya.
(sip/sip)
