.webp)
Kantor Imigrasi Kelas I Tempat Pemeriksaan Irigasi (TPI) Yogyakarta menunda keberangkatan 93 orang tenaga kerja Indonesia (TKI) yang terindikasi sebagai pekerja migran non prosedural.
Kepala Kantor Imigrasi Yogyakarta, Najarudin Safaat mengatakan jumlah sebanyak itu merupakan hasil penindakan yang dilakukan sejak awal tahun hingga saat ini.
"Itu 93 data akumulasi dari awal tahun ini. Jadi data kami selama tahun 2023 penundaan keberangkatan yang diduga TKI non prosedural," kata Najarudin saat dihubungi wartawan, Jumat (16/6/2023).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Penundaan keberangkatan WNI ini mengacu Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia. Sebagai bentuk pengawasan keimigrasian, Petugas di TPI memeriksa setiap WNI yang akan ke luar Indonesia.
"Kalau memang meyakinkan dan ter-schedule kegiatannya di sana itu kita perbolehkan. Namun kalau dia tidak tahu, biasanya orang-orang yang tidak tahu maksud dan tujuannya keluar itu seperti apa dan tidak dapat menunjukkan return tiketnya itu kita diperbolehkan melakukan penundaan keberangkatan," terang Najarudin.
Imigrasi, lanjutnya, saat ini berkoordinasi dengan Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) untuk mencari tahu siapa agen yang menyalurkan para pekerja itu.
"Nanti apabila terbukti yang bersangkutan diduga bekerja tetapi tidak secara prosedural, mengaku bekerja di luar negeri tapi tidak melalui prosedur bekerja di luar negeri, kita berkoordinasi dengan BP2MI. Nanti mereka (BP2MI) yang akan menelusuri siapa orang di belakang pengiriman TKI non prosedural tersebut," jelasnya.
Adapun 93 orang TKI itu telah kembali ke daerah asalnya masing-masing. Meski demikian, pihaknya tetap melakukan penyelidikan lebih lanjut untuk membongkar apakah ada dugaan tindak pidana perdagangan orang.
"Setiap itu akan kita data, apabila nanti ditemukan, kita kan punya keterangan tuh, itu akan terus berlanjut sampai memang aktor-aktornya itu bisa proses," pungkasnya.
(dil/ahr)
