Dinas Pendidikan Kota Surabaya akan membebaskan pekerjaan rumah atau PR pelajar SD dan SMP. Ini akan diterapkan untuk mengurangi beban tugas kepada siswa. Kebijakan tersebut rencananya akan diterapkan pada 10 November mendatang.
"PR itu sudah budaya Indonesia sejak dulu dan sampai sekarang masih ada dan diterapkan sekolah di mana siswa diberikan sebuah pekerjaan untuk bisa ya mengulangi, menuntaskan, atau bahkan menambah ilmu pengetahuan yang diberikan dari guru kepada siswa untuk beban diselesaikan di rumah," kata pengamat pendidikan yang juga Dosen Prodi Pendidikan Luar Sekolah UNY Yudan Hermawan saat dihubungi wartawan, Selasa (25/10/2022).
Secara prinsip, ia sepakat dengan kebijakan itu. Hanya saja, ada beberapa catatan yang diberikan.
"Pertama, keluarga juga menjadi syarat utama bagaimana bisa memberikan budaya belajar pada anak. Di mana orang tua, lingkungan itu harus diberikan pengertian pemahaman agar anak itu tidak kemudian terlepas semacam bebas dari berbagai macam kegiatan sehingga dia euforianya lebih ke hal-hal nakal dan sebagainya," jelasnya.
Syarat selanjutnya yakni adanya fasilitas pendukung lainnya di rumah untuk tumbuh kembang anak. Orang tua, kata Yudan, juga harus memantau penggunaan gadget pada anak agar kebijakan tidak ada PR itu jangan hanya dimanfaatkan untuk bermain.
"Kedua, fasilitas-fasilitas yang diberikan di rumah juga harus memadai. Adanya mungkin membaca buku, gadget juga harus ada aturan. Sekarang lebih banyak anak-anak kalau nggak ada PR juga banyak memainkan gadget sehingga peran pendidikan yang ada di rumah itu juga harus dikuatkan," urainya.
Lebih lanjut, Yudan melihat dihapuskannya PR bisa memberikan kesempatan siswa untuk menggali ilmu lain yang tidak diajarkan di sekolah.
"Pada intinya saya mendukung menuju sekolah tanpa PR karena itu akan lebih memberikan kesempatan siswa untuk belajar-belajar dengan berbagai hal yang di luar pelajaran yang ada di sekolah saja," pungkasnya.
Baca penjelasan Mendikbudristek Nadiem Makarim di halaman selanjutnya...
(apl/sip)