DPRD Kabupaten Klaten menggelar rapat paripurna dengan agenda persetujuan bersama rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD 2027 tadi siang. DPRD Klaten dan Pemkab menyetujui Raperda APBD 2027 menjadi Perda.
"Alhamdulillah hari ini tadi sudah ada persetujuan bersama DPRD dengan eksekutif atau Pemkab Klaten tentang RAPBD 2027. Yang jelas ini sudah melalui proses pembahasan anggaran," ungkap Wakil Ketua DPRD Klaten, Widodo kepada detikJateng, Kamis (12/11/2026) sore.
Dijelaskan Widodo, rancangan tersebut sudah sesuai dengan KUA PPAS (Kebijakan umum anggaran prioritas plafon anggaran sementara) baik untuk pendapatan, belanja maupun pembiayaan. Di dalamnya juga disepakati belanja yang dianggap mendesak.
"Beberapa hal yang mendesak sifatnya maka juga disepakati penambahan di sisi belanja misalnya untuk pasar, pelayanan dan yang lainnya," jelas Widodo.
Widodo mengatakan memang diakui ada penurunan pendapatan dari transfer pemerintah pusat sekitar Rp 162 miliar. Namun hal itu bisa ditopang dengan pendapatan asli daerah.
"Alhamdulillah tadi bisa mengepush dengan pendapatan asli daerah. Harapan dari Mou tadi siang, anggaran kita masih berpihak pada sisi pelayanan publik," kata Widodo.
"Meskipun kondisi Klaten tidak baik-baik saja dari sisi proses hukum tapi dengan sudah ada ibu Plt Bupati diharapkan semua bisa berjalan dengan baik dan kompak. Harus kita bergandengan tangan," imbuhnya.
Dalam kesempatan tersebut, Plt. Bupati Klaten, Mahanni Yulindha Pratiwi atau Linda Benny, menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada pimpinan serta seluruh anggota DPRD Kabupaten Klaten atas kerja sama dan sinergi selama proses penyusunan hingga pembahasan RAPBD Tahun Anggaran 2027.
Ia menyampaikan persetujuan bersama tersebut merupakan hasil dari serangkaian tahapan pembahasan yang telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan pedoman peraturan perundang-undangan.
"Alhamdulillah, sidang paripurna DPRD Kabupaten Klaten pada hari ini telah menyetujui Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD Kabupaten Klaten Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama," ungkapnya.
Lebih lanjut, Mbak Linda menjelaskan berdasarkan Pasal 112 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Raperda APBD yang telah disetujui bersama beserta rancangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD selanjutnya disampaikan kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk dievaluasi sebelum ditetapkan menjadi Perda.
Mbak Linda juga menegaskan persetujuan RAPBD Tahun Anggaran 2027 tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2026 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.
Dalam ketentuan tersebut, kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama Raperda APBD paling lambat satu bulan sebelum dimulainya tahun anggaran.
Pada kesempatan tersebut, Mbak Linda menyampaikan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses penyusunan dan pembahasan RAPBD, mulai dari tahap perencanaan hingga tercapainya persetujuan bersama.
"Terima kasih dan penghargaan setinggi-tingginya atas kerja sama dan peran DPRD Kabupaten Klaten serta seluruh pihak yang telah mendukung kelancaran proses penyusunan dan pembahasan, sehingga RAPBD Tahun Anggaran 2027 dapat disetujui pada hari ini," tuturnya.
Simak Video "Berenang Ceria Bersama Mermaid di Umbul Ponggok, Klaten"
(apl/alg)