.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, melantik 1.049 pejabat pemerintah setempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, hari ini. Luthfi menyebut pejabat yang dilantik dipilih berdasarkan sistem merit.
Seribuan pejabat yang dilantik itu terdiri dari 46 Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, 380 Pejabat Administrator, dan 623 Pejabat Pengawas. Pelantikan dilakukan sebagai bagian dari penataan organisasi perangkat daerah, seiring penerapan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) baru di lingkungan Pemprov Jateng.
Luthfi menegaskan pengisian jabatan di lingkungan Pemprov Jateng dilakukan tanpa rekayasa. Dia menyebut pejabat yang dilantik telah melalui proses sesuai ketentuan dan kualifikasi yang ditetapkan oleh instansi pembina.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Bapak dan Ibu yang menduduki jabatan itu sudah kualifikasi Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Kemendagri. Sistem merit lah yang menentukan jabatan berdasarkan profesionalisme," kata Luthfi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Kamis (15/1/2026).
Luthfi mengibaratkan birokrasi sebagai mesin yang hanya akan berjalan jika ditopang kinerja aparatur.
"Ibarat motor, birokrasi bahan bakarnya adalah bapak-ibu sekalian," ungkapnya.
"Saya pengin kita clean and good governance. Siapa yang nitip langsung saya coret. Jangan coba-coba menawar. Hukumnya haram bagi saya," lanjutnya.
 Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, saat melantik 1.049 pejabat pemerintah setempat di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Kamis (15/1/29026). Foto: dok. Pemprov Jateng |
Luthfi meminta para pejabat yang baru dilantik untuk menjunjung tinggi integritas dalam menjalankan tugas.
"Ujungnya adalah bagaimana itu memberikan pelayanan kepada masyarakat, karena birokrasi kita adalah melayani," ujar Luthfi.
Lebih lanjut, Luthfi mengingatkan pelayanan publik menjadi ukuran utama kinerja birokrasi. Dia mentakan, ASN menjadi garda terdepan untuk mendukung pembangunan di Jateng sehingga diharapkan dapat bekerja dengan solid.
"Masyarakat sebagai ndoro (tuan), jenengan (anda) sebagai pelayan. Hindari public complain baik administrasi maupun operasional," pungkasnya.
