.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, menegaskan tidak ada lagi desa sangat tertinggal dan terpencil di wilayahnya. Luthfi menjelaskan, perekonomian di desa telah ditopang usaha mikro yang terus berkembang.
Hal tersebut disampaikan Luthfi dalam acara puncak peringatan Hari Desa Nasional 2026 di lapangan Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis (15/1/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Luthfi menjelaskan, Jateng memiliki jumlah desa terbanyak di Indonesia dengan total 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
 Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, saat menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Kamis (15/1/2026). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Untuk diketahui, capaian indeks desa di Jateng pada 2025 sudah tidak ada lagi desa sangat tertinggal. Adapun jumlah desa mandiri di Jateng sebanyak 2.208 desa atau sekitar 28,27%, kemudian desa maju sebanyak 3.291 desa, dan sebanyak 1.666 desa masuk kategori desa berkembang. Sementara itu ada 15 desa tertinggal yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas.
Karena itu, Pemprov Jateng berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Hal tersebut senada dengan apa yang Luthfi sampaikan soal desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.
Lutfhi memaparkan, program desa dari Pemprov Jateng menunjukkan progres yang baik. Hasilnya, terdapat 154 kawasan perdesaan yang terdiri dari 6 kawasan meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan juga peternakan.
 Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, saat menghadiri puncak peringatan Hari Desa Nasional di Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Boyolali, Kamis (15/1/2026). Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Sementara itu, terdapat 2.331 desa mandiri energi yang terdiri dari 2.138 desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang, dan 28 desa mandiri energi mapan. Ada pula 899 desa dan kampung wisata yang terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang, dan 39 desa wisata maju.
Program tersebut juga didorong melalui program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program itu sekaligus menjadi strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 terdapat 76 desa dampingan dari 49 OPD Jateng.
Sementara pada periode 2019-2025, total desa dampingan sebanyak 452 desa dengan total anggaran Rp 112,5 miliar yang dialokasikan. Anggaran tersebut bersumber dari kolaborasi APBN, APBD, Dana Desa, dan CSR.
Lebih lanjut, Luthfi menjelaskan, usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) menjadi salah satu napas perekonomian di Jateng. Jumlah UMKM di Jateng sebanyak 4,2 juta, dengan sekitar 3 jutaan UMKM berada di wilayah kabupaten/kota, khususnya di pedesaan.
"Itu potensi desa yang perlu kita kembangkan. Artinya perlu kita tingkatkan lagi," ungkap Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
Luthfi menyebut puncak Hari Desa Nasional di Boyolali menjadi momentum untuk mendongkrak UMKM di Jateng.
Selanjutnya, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Mendes PDT), Yandri Susanto, mengatakan desa merupakan subjek pembangunan sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto. Hari Desa Nasional merupakan momentum untuk menyatukan energi dalam membangun desa.
"Kita akan ciptakan supaya ekonomi desa bangkit dan tumbuh. Ini merupakan salah satu astacita Presiden Prabowo Subianto tentang pemerataan ekonomi, sekaligus pemberantasan kemiskinan. Membangun desa sejatinya membangun Indonesia. Landasan besar itu harus kita sematkan," kata Yandri.
Peringatan Hari Desa Nasional 2026 dipersembahkan oleh Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia, serta didukung oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, PT Bank Mandiri Tbk, PT Pupuk Indonesia, dan PT Bank Syariah Indonesia (Tbk).
(dil/apu)
