.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, mendorong DPRD di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota untuk berkolaborasi dalam membangun wilayahnya. Sebab, kata Luthfi, pembangunan di Jateng butuh dilakukan berkesinambungan.
Hal itu disampaikan Luthfi dalam Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jateng dengan Pemerintah Provinsi Jateng di Karanganyar, Senin (22/12/2025). Luthfi menjelaskan, kegiatan tersebut merupakan kolaborasi antara pemerintah daerah dan DPRD untuk bersama membangun Jateng.
Luthfi menegaskan, program pembangunan harus berjalan berjenjang, tidak boleh terputus, dan terhubung mulai dari pusat hingga daerah.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kesinambungan pembangunan harus berlanjut. Bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) kita jabarkan sampai ke tingkat provinsi, kabupaten, kota, bahkan desa," ungkap Luthfi seperti dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng, hari ini.
Sebab itu, Luthfi meminta kepala daerah untuk bermitra dengan DPRD masing-masing guna memastikan kebijakan pembangunan berjalan konsisten dan berkelanjutan.
"Mitra kita adalah DPRD, baik provinsi maupun kabupaten/kota. Artinya kolaborasi harus kita munculkan, sehingga pemerintahan kolaboratif (collaborative government) itu hadir," jelasnya.
 Gubernur Jateng, Ahmad Luthfi, dalam Forum Berlian Sinergi dan Kolaborasi DPRD Kabupaten/Kota se-Jateng dengan Pemerintah Provinsi Jateng di Karanganyar. Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Dalam kesempatan itu, Luthfi menyoroti jejaring politik DPRD hingga ke tingkat pusat melalui fraksi partai politik. Dia mengatakan, jejaring tersebut harus dimanfaatkan untuk kepentingan pembangunan daerah.
Luthfi turut mendorong DPRD kabupaten dan kota untuk memperkuat konsolidasi dengan para kepala daerah untuk mempercepat pembangunan. Dia menerangkan, kolaborasi politik di Jateng harus berlandaskan nilai-nilai kearifan lokal yang menjunjung kebersamaan.
"Lewat forum ini, DPRD kita dorong untuk menarik pejabat-pejabat di pusat agar bisa ikut membangun Jawa Tengah. Segera rapatkan barisan dengan bupati dan wali kotanya," tegasnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Jawa Tengah, Sumanto menegaskan, DPRD memiliki tanggung jawab konstitusional dalam memastikan kebijakan yang diambil benar berdampak terhadap masyarakat.
"DPRD memiliki peran penting dalam mengawal kebijakan pembangunan di wilayah Jawa Tengah agar memberikan dampak nyata, termasuk bagi kesejahteraan masyarakat," ujar Sumanto.
Forum tersebut diharapkan dapat menguatkan konsolidasi antara lembaga eksekutif dan legislatif di Jateng agar pembangunan daerah bisa berjalan berkesinambungan dan bermanfaat nyata untuk rakyat.
(apl/alg)
