Bank Jateng Sharing Bareng Media, Bahas Peran Pers di Era Maraknya Disinformasi

Bank Jateng menggelar media gathering dengan sejumlah insan media di Kota Semarang. Kegiatan ini tak sekadar jadi pertemuan informal, tetapi juga forum strategis membahas profesionalisme pers di tengah derasnya hoaks dan disinformasi di era digital.

Sekretaris Perusahaan Bank Jateng, Djaka Nur Sahid, mengatakan acara ini menjadi bagian dari rencana kerja perusahaan pada 2025 untuk mempererat hubungan dengan media.

"Bank Jateng tidak bisa berdiri sendiri. Keberhasilan kami melayani masyarakat tidak lepas dari peran teman-teman media dalam menyajikan informasi akurat, berimbang, dan positif," kata Djaka di Hotel Front One HK Resort, Kecamatan Gajahmungkur, Semarang, Jumat (21/11/2025).

Ia menyampaikan tahun ini Bank Jateng ingin memperluas makna media gathering menjadi forum dialog mendalam terkait tantangan dan harapan pers. Tema yang diangkat yakni 'Membangun Profesionalisme Wartawan: Tantangan dan Harapan di Era Disinformasi'.

"Ini sangat relevan dan penting di tengah derasnya arus informasi digital yang sering kali dibahas di media, hoaks dan disinformasi. Peran media profesional menjadi benteng utama integritas publik," ujarnya.

Menurut Djaka, forum ini diharapkan bisa menjadi ruang kolaborasi antara Bank Jateng dan insan media dalam meningkatkan kualitas jurnalisme, terutama soal verifikasi, etika, dan komunikasi editorial yang berkelanjutan.

"Kami ingin Bapak-Ibu, melihat Bank Jateng bukan hanya sebagai sumber berita tetapi sebagai institusi yang peduli terhadap kualitas di Jawa Tengah, khususnya," harapnya.

Acara itu pun menghadirkan narasumber Ahli Pers Dewan Pers, Jayanto Arus Adi. Jayanto menyebut kondisi pers Indonesia saat ini dinilainya 'tidak sedang baik-baik saja'. Jumlah media di Indonesia disebut sangat banyak, karena mudahnya seseorang mendirikan media.

"Jumlahnya berapa? Gusti Allah yang pirsa (tahu)," kata Jayanto yang disambut tawa para peserta.

Jayanto menjelaskan 4 syarat dasar yang menjadi standar Dewan Pers dalam melihat profesionalitas media yakni wartawan bersertifikat UKW, perusahaan media terverifikasi, produk jurnalistik yang mengikuti Kode Etik Jurnalistik, serta mengedepankan etika.

Jika keempatnya terpenuhi, media disebut lebih terlindungi dari jeratan UU ITE maupun sengketa pemberitaan.

"Ketika teman-teman ini medianya tidak lolos empat-empatnya, terutama untuk yang sertifikat uji kompetensi dan verifikasi. Sejauh karyanya tidak bersifat provokatif dengan niatan yang tidak baik, ini bagian dari proses yang harus dilakukan pembinaan," tuturnya.

Namun, ia mengakui proses ini tidak mudah. Memverifikasi semua media juga disebut mustahil. Sebab, hanya ada 9 komisioner Dewan Pers.

"Sampai kemarin saya mencoba konfirmasi, ada sekitar 310.000 media, jumlahnya itu nggak main-main. Data terkini dari Dewan Pers, baru sekitar 63 persen yang terverifikasi," jelasnya.

Ia pun menyampaikan berbagai persyaratan yang harus diajukan untuk memverifikasi sebuah media. Ia berharap insan media bisa mendapat pembelajaran dari materi yang diberikan.