.webp)
Kebutuhan dokter di Jawa Tengah (Jateng) hingga saat ini masih tinggi. Sebab itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng meminta bantuan Asosiasi Institusi Pendidikan Kedokteran Indonesia (AIPKI) guna mengejar kebutuhan dokter.
Hal tersebut disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng, Sumarno, usai menghadiri acara Musyawarah Wilayah AIPKI Regional Wilayah IV di Hotel Santika Premiere, Semarang, Jumat (19/9/2025). Sumarno menjelaskan, peran AIPKI dibutuhkan untuk menambah lulusan baru kedokteran.
"Kami minta bantuan dari teman-teman karena problem masalah gap ini bagaimana pandangan dari masyarakat bahwa masuk kedokteran itu susah, mahal, dan sebagainya. Kami mohon bantuan dari teman-teman itu terjelaskan, syukur-syukur secara rasio dan sebagainya, di kedokteran itu tidak mahal sehingga untuk ngejar gap ini," kata Sumarno dalam keterangannya yang diterima detikJateng, hari ini
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dijelaskan, Jateng masih membutuhkan 16.458 dokter untuk ditempatkan di kabupaten dan kota. Sumarno memaparkan, perbandingan jumlah dokter umum dan spesialis masih kurang daripada persebaran penduduk di Indonesia. Mengacu standar World Health Organization (WHO), idealnya satu dokter dapat mengcover 1.000 penduduk.
"Khusus di Jawa Tengah, saat ini memiliki 11.405 dokter. Sedangkan jumlah idealnya setidaknya 27.863 dokter," beber Sumarno.
 Sekda Jateng, Sumarno, saat menghadiri Musyawarah Wilayah AIPKI Regional Wilayah IV di Hotel Santika Premiere, Semarang, Jumat (19/9/2025) Foto: Dok. Pemprov Jateng |
Sumarno berpendapat asumsi publik soal mahalnya biaya pendidikan kedokteran harus dihilangkan. Dengan begitu, peluang besar generasi yang berani untuk menempuh jurusan kedokteran dapat tercipta.
"Barangkali secara akademik di sekolah SMA mungkin sebetulnya mereka punya potensi untuk masuk di kedokteran. Akan tetapi begitu bicara masalah biaya itu pasti enggak akan berani," katanya.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi, Khairul Munadi, menjelaskan tantangan dunia kesehatan di Indonesia selain kurangnya jumlah dokter, juga distribusi. Dia mengatakan, kerja sama semua pihak dibutuhkan untuk mengatasi tantangan itu.
"Contoh kecil saja. Untuk pendidikan kedokteran dan spesialis butuh rumah sakit. Rumah sakit tidak mungkin didirikan sendiri oleh perguruan tinggi apalagi kampus yang baru. Sehingga perlu bergandengan tangan, perlu didukung peran pemerintah daerah juga," katanya.
Untuk menuju Indonesia Sehat 2045, lanjutnya, Presiden Prabowo Subianto berharap untuk membuka 158 program studi kedokteran baru.
Sementara itu, Humas dan Kemitraan AlPKI, Tonang Dwi Ardyanto, memaparkan 17 fakultas kedokteran berkembang menjadi 127 anggota sejak AIPKI didirikan pada 2001. Asosiasi tersebut bertujuan menjaga mutu pendidikan kedokteran.
Inti pokok forum tersebut adalah bagaimana menjawab persoalan pemenuhan kebutuhan dokter umum dan dokter spesialis di Indonesia.
 Sekda Jateng, Sumarno, saat menghadiri Musyawarah Wilayah AIPKI Regional Wilayah IV di Hotel Santika Premiere, Semarang, Jumat (19/9/2025) Foto: Dok. Pemprov Jateng |
(apl/alg)
