.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Luthfi, mendorong pemerintah kabupaten dan kota untuk mengentaskan kemiskinan dengan cepat melalui konvergensi program. Luthfi menginginkan penanganan kemiskinan di Jateng dapat dilakukan bersama secara terpadu.
Hal itu diungkapkan Luthfi saat memberikan arahan pada acara Konvergensi Penanganan Kemiskinan Lintas Sektor Provinsi Jateng yang diselenggarakan Pemkab Pati di Pendopo Kabupaten Pati pada Senin (4/8/2025).
"Kalau kita keroyok bersama, tidak akan ada lagi masyarakat miskin ekstrem di Jawa Tengah. Prinsipnya, semuanya untuk masyarakat kita," ungkap Luthfi dalam keterangan tertulis yang diterima detikJateng hari ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Perlu diketahui, konvergensi program merupakan penggabungan berbagai intervensi secara terukur, sasaran, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Lebih lanjut, Luthfi menegaskan, semua dinas di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota tidak boleh berjalan sendiri dalam mengatasi masalah kemiskinan.
"Kita bergerak bersama, mengeroyok permasalahan secara terpadu," kata Luthfi.
Dengan kerja sama tersebut, Luthfi mengatakan, penanganan kemiskinan ekstrem dapat dilakukan secara komprehensif.
Badan Pusat Statistik (BPS) Jateng mencatat persentase penduduk miskin pada Maret 2025 sebesar 9,48 persen. Angka tersebut menurun 0,10 persen dibanding September 2024 di angka 9,58 persen.
Sementara jumlah penduduk miskin di Jateng pada Maret 2025 sebanyak 3,37 juta orang. Jumlah tersebut mengalami penurunan 29,65 ribu orang dibanding September 2024.
Pemprov Jateng pun telah melakukan banyak program guna mengintervensi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem secara konvergen seperti bantuan pangan, bantuan sosial, perbaikan rumah tidak layak huni (RTLH), peningkatan pendapatan, pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, dan lainnya.
Sementara itu, Bupati Pati, Sudewo, mengungkapkan pihaknya telah berupaya mengentaskan kemiskinan di wilayahnya dengan menggandeng stakeholder terkait. Sejak April lalu, pihaknya bekerja sama dengan TNI dan Polri melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas untuk mewujudkan swasembada pangan yang ditargetkan produktivitas padi dapat mencapai minimal 10 ton per hektare.
"Pati surplus 200 ribu ton beras setiap tahun, dan melalui peningkatan produktivitas serta dukungan lintas sektor, kita ingin memastikan kesejahteraan petani juga meningkat," kata Sudewo.
Atas dorongan Luthfi, peran Babinsa dan Bhabinkamtibmas diperluas guna mendukung program pengentasan kemiskinan bersama petugas penyuluh lapangan (PPL), pendamping desa, dan unsur terkait lainnya.
Untuk mendukung hal tersebut, Pemkab Pati memberikan operasional sebesar RP 300 ribu per bulan untuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Adapun Pemprov Jateng memberi tambahan operasional sebesar Rp 200 ribu per bulan sehingga totalnya sebesar Rp 500 ribu per bulan. PPL pun mendapatkan tambahan operasional sebesar Rp 250 ribu per bulan.
(aku/dil)
