.webp)
Bupati Wonogiri Joko Sutopo kini dijuluki sebagai bapak pejuang guru honorer di Kabupaten Wonogiri. Selain berani menggelontorkan anggaran besar dari APBD, bupati juga memberikan kuota penuh terhadap rekrutmen Guru PPPK.
Hal itu diungkapkan oleh Widiyanto, seorang guru PPPK SDN 2 Krandegan Kecamatan Bulukerto. Ia mengatakan jika Bupati Joko Sutopo disebut sebagai Bapak Guru Tidak Tetap (GTT) atau Guru Honorer.
"(Yang menyebut sebagai bapak GTT) Dari teman forum (Guru GTT). Beliau (Bupati) dan Pak Sriyono (Ketua DPRD Wonogiri) yang memperjuangkan nasib kita, berperan penting," kata Widiyanto saat berbincang dengan detikJateng belum lama ini.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Setelah 13 tahun lamanya mengabdi sebagai guru honorer, Widiyanto akhirnya diangkat menjadi ASN PPPK. Bahkan senior-seniornya yang sudah mengabdi lama tak luput dari pengangkatan PPPK tersebut.
"Rasanya pertama senang. Diakomodirnya kami lewat PPPK luar biasa. Nunggu lama, karena dibuka CPNS tidak bisa mendaftar karena usia sudah lebih 35 tahun," ungkap dia.
Dengan adanya pengangkatan PPPK (2021-2023), Widiyanto yang usianya sudah tua (tidak bisa mendaftar CPNS) merasa dipedulikan oleh Bupati Wonogiri. Formasi yang dibuka untuk PPPK di Wonogiri sangat banyak. Hampir semua guru honorer di Wonogiri diangkat.
"Artinya (Bupati Wonogiri) pro terhadap GTT. Kalau di Wonogiri yang jelas berani menyelesaikan (mengakat hampir semua guru honorer menjadi PPPK)," kata Widiyanto.
Hal senada diungkapkan oleh Endra Wisnu Wardhana Kusuma, guru PPPK SDN 1 Purwosari Kecamatan Wonogiri Kota.
Menurutnya, Joko Sutopo telah mengambil formasi besar dalam rekrutmen guru PPPK (2021-2023). Bahkan kebijakan ini mendapatkan sorotan dan PGRI pusat sampai datang ke Wonogiri.
Endra mengatakan, rekrutmen PPPK tahap 1 dan 2 sebanyak 2.697 orang. Sementara itu pada tahap 3 sebanyak 639 orang. Sehingga total ada 3.236 guru honorer yang diangkat menjadi PPPK
"Dari sekian banyak daerah, formasi yang dikeluarkan Wonogiri besar. Keberanian bapak (Bupati) mengalokasikan per tahun Rp 150 miliar (gaji untuk PPPK) untuk kita," kata Endra.
Endra tidak menyangka dengan formasi yang dibuka sangat besar membuat guru honorer hampir semua di Wonogiri diangkat PPPK. Sebab sebelumnya ia dibuat pesimis karena tidak ada kejelasan bagi guru honorer.
Selain itu, lanjut dia, rasa kekhawatiran itu muncul saat syarat bisa mengikuti CPNS minimal berusia 35 tahun. Sebelumnya ia menerima gaji sebesar Rp 700.000 dari sekolah ditambah insentif dari Bupati sebesar Rp 700.000 per bulan.
"Beliau (Bupati Joko Sutopo) sampai memperjuangkan menghadap ke komisi X DPR RI. Memperjuangkan kami supaya gimana caranya memberikan upah yang layak bagi kami," kata Endra.
Menjadi ASN, kata dia, adalah cita-citanya dan orang-orang yang menyayanginya. Ia tidak akan pernah melupakan jasa Bupati Joko Sutopo. Apa yang menjadi program bupati akan terus didukung.
"Kami menyematkan (Bupati Joko Sutopo) sebagai bapak pejuang dan memerdekakan honorer Wonogiri. Dan itu terbukti. Kalau lihat APBD diambil untuk ini (gaji PPPK) saja Rp 150 miliar, luar biasa," kata Endra.
(ahr/ahr)
