Ganjar Harap Seluruh Desa di Pati Terapkan Program Antikorupsi

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo berharap Kabupaten Pati menerapkan program Antikorupsi di seluruh desanya. Ia pun memproyeksikan Pati menjadi kabupaten pertama di Indonesia yang seluruh desanya memiliki program antikorupsi.

"Saya pengen Pati menjadi Kabupaten pertama di Jawa Tengah dan Indonesia yang seluruhnya punya program Desa Antikorupsi," ujarnya dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12/2022).

Hal itu ia sampaikan dalam acara 'Penyuluhan Antikorupsi dan Penandatanganan Pakta Anti Gratifikasi dalam Pelayanan' bagi kepala Desa se-Kabupaten Pati. Dalam kesempatan itu, Ganjar menyampaikan bupati dan seluruh kepala desa se-Kabupaten Pati nantinya akan didampingi inspektorat daerah beserta penyuluh anti korupsi.

Ganjar juga mengingatkan kades untuk tidak menerima gratifikasi.

"Nah ini bagus ada penyuluh inspektorat, ini seragam dari penyuluh antikorupsi dan teman-teman ini di Pati khususnya, mendorong teman-teman Kades untuk tidak pungli (pungutan liar), korupsi, dan tidak menerima gratifikasi," terangnya.

Ganjar berharap dengan adanya program antikorupsi di seluruh desa Kabupaten Pati, pelayanan masyarakat dapat semakin baik, transparan, dan akuntabel. Ia pun mendorong Pemkab Pati mencontoh puluhan desa antikorupsi yang sudah ada di Jateng.

"Agar 29 desa antikorupsi yang ada di Jawa Tengah, yang sudah dicoba satu kabupaten satu, sekarang mau saya coba satu Kabupaten Pati, para petingginya atau kadesnya atau desanya betul-betul antikorupsi, contohnya sudah ada," ungkapnya.

Ganjar juga meminta partisipasi masyarakat untuk mewujudkan Kabupaten Pati yang bebas korupsi dengan cara tidak memberikan suap atau gratifikasi. Ia menekankan pentingnya peran pengawasan dari para pimpinan di Pati.

"Partisipasi masyarakat penting untuk tidak iming-imingi. Tapi jangan sampai karena tidak memberi jadi dipersulit, tidak boleh. Inilah peran dari pimpinan yang ada di Pati untuk mengawasi dan mudah-mudahan kalau ini sukses kita terapkan di seluruh Jawa Tengah," tuturnya.

Ganjar mencontohkan Desa Banyubiru, Kabupaten Semarang yang oleh KPK telah dinyatakan sebagai desa berkategori istimewa dengan nilai terbaik di antara sepuluh Desa Antikorupsi lainnya. Saat ini, Ganjar terus mendorong capaian tersebut direplikasi 7.809 desa se-Jateng.

"Kalau ini 29 Kabupaten sudah kita bikin, ini sudah dievaluasi sama inspektorat kita. Karena sudah dievaluasi dari 29 ya desanya, nanti begitu iya kita langsung mau dorong seluruh desa wajib hukumnya. Kita kasih batas waktu, kita kasih guidance nya agar mereka bisa tinggal meniru saja," pungkasnya.