.webp)
Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) dan Buku Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) Tahun Anggaran 2023 kepada pimpinan instansi vertikal serta 35 bupati/wali kota se-Jateng.
Diketahui, DIPA dan Daftar Alokasi TKD merupakan dokumen APBN yang digunakan sebagai acuan pimpinan instansi vertikal dan kepala daerah dalam melaksanakan program pembangunan secara kolaboratif.
Dari dua dokumen itu, Ganjar menginstruksikan jajarannya menggunakan alokasi 2023 untuk perkuat berbagai bentuk investasi. Total keseluruhan alokasi belanja APBN 2023 Provinsi Jateng sebesar Rp 104,28 triliun. Hal ini sampaikan di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (6/12).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Umpama perbaikan jalan, jembatan yang fisik, pengurangan angka kemiskinan, menekan angka pengangguran, agar semuanya bisa membuka lapangan kerja," kata Ganjar dalam keterangan tertulis, Rabu (7/12/2022).
Menurutnya penggunaan dana untuk investasi sangat penting dilakukan dalam menghadapi tahun 2023. Pasalnya, di tahun tersebut situasi dunia dan nasional diperkirakan tidak mudah.
Mengantisipasi hal itu, Ganjar menekankan kepada jajaran untuk mempersiapkan kekuatan anggaran agar dapat dimanfaatkan di segala sektor. Ganjar mendorong agar pengelolaan anggaran ini dilakukan dengan baik dan transparan.
"Kita punya daya, kita punya kekuatan, kita punya sumber yang baik. Maka kalau dikelola dengan baik, maka sebenarnya di tengah sulitnya situasi dunia, kemandirian kita diuji dan bisa kita tunjukkan," katanya.
Sebelum menerima alokasi anggaran 2023, Ganjar menyebut Pemprov Jateng melakukan persiapan di sejumlah sektor, khususnya terkait pertanian, energi, dan ekonomi kerakyatan.
Ia optimistis alokasi anggaran dan perencanaan investasi 2023 nanti akan menyelesaikan berbagai persoalan di Jateng. Sehingga, kata Ganjar, seluruh masyarakat Jateng bisa merasakan manfaatnya.
"Bicara pangan kita pasti mampu, transisi energi sedang kita lakukan, tambah digenjot SDM-nya. Maka tadi penurunan stunting, angka kemiskinan, datanya dong dikejar. Sehingga satu data Indonesia itu mesti diterjemahkan satu data provinsi kabupaten, kota, sampai ke desanya beres semua," pungkas Ganjar.
Sebagai informasi, berdasarkan perkiraan Kementerian Keuangan (Kemenkeu), perekonomian Jateng akan tumbuh sebesar 4,5 persen hingga 5,3 persen. Hal tersebut dibarengi dengan proses pemulihan ekonomi yang terus dijaga.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyerahkan dokumen DIPA dan Daftar Alokasi Transfer ke Daerah (TKD) di Istana Negara, Jakarta, Senin (01/12). Dengan diserahkannya dua dokumen ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, mengatakan APBN 2023 akan dilaksanakan.
(prf/ega)
