Majelis hakim memberi vonis 5 tahun bui untuk Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman, terkait kasus pemerasan anak buah. Vonis itu lebih rendah dari tuntutan 7 tahun bui dari jaksa. Syamsul pun memberikan tanggapan usai mendengarkan amar putusan.
"(Tanggapannya vonis lebih rendah, bagaimana?) Saya pertama ucapkan terima kasih kepada Majelis Hakim yang sudah profesional memberikan ini," kata Syamsul di Pengadilan Tipikor Semarang, Selasa (10/11/2026).
Syamsul yang didampingi istrinya itu juga mengaku berterima kasih kepada para pengacaranya. Tampak ada sekitar 10 pengacara yang duduk di barisan pengacara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terima kasih kepada masyarakat Cilacap semuanya yang sudah mendoakan, mendukung, bahkan ada sering juga hadir datang di persidangan seperti pada hari ini. Terima kasih sekali lagi," ucapnya.
"Dan juga (terima kasih bagi) yang mendoakan tanpa ragu kepada keluarga untuk melewati ujian yang diberikan. Selanjutnya yang minta doanya agar kami bisa bisa melakukan hukum yang selanjutnya," lanjutnya.
Ia tak berkenan menjawab pertanyaan lainnya dari awak media. Ia hanya mengucapkan maaf dan meminta awak media bertanya kepada pengacaranya.
"Nanti langsung dengan pengacara nggih yang selanjutnya. Sekali lagi saya terima kasih dan mohon maaf lahir batin," ungkapnya.
JPU dari KPK, Richard Marpaung mengatakan, terdapat beberapa vonis hakim yang turun dibandingkan tuntutan JPU. Mulai dari lama penahanan hingga lama pencabutan hak dipilih.
"Yang turun itu tadi kita tuntutan badan kan 7 tahun. Diputus kalau nggak salah 5 tahun. Kemudian hak dipilih jabatan publik kemarin kita tuntut 3 tahun, terus diputus 2 tahun," kata Richard.
Selain itu, hukuman denda Syamsul pun turun dari tuntutan JPU yakni 400 juta menjadi Rp 250 juta dalam amar putusan yang dibacakan hakim. Oleh karenanya, JPU pun mengambil langkah pikir-pikir selama 7 hari.
"Pertimbangan kami di yang kami buat di surat tuntutan itu semua sudah diambil alih oleh hakim, menjadi pertimbangan dari majelis hakim dan itu karena itu kami melakukan pikir-pikir untuk menyelamatkan hal tersebut," ungkapnya.
Sebelumnya diberitakan, Bupati Cilacap nonaktif, Syamsul Aulia Rachman, divonis hakim hukuman penjara 5 tahun. Ia juga dituntut membayar uang pengganti sebesar Rp 568 juta.
"Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Syamsul Aulia Rahman berupa pidana penjara selama 5 tahun," kata Ketua Majelis Hakim, Rosana Irawati di Pengadilan Tipikor Semarang, (10/11/2026).
Majelis hakim menyatakan Syamsul terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam UU Pidana Pasal 12 huruf E juncto Pasal UU RI nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan kejahatan pidana korupsi.
Hakim pun menghukum Syamsul membayar denda Rp 250 juta. Jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 90 hari.
"Menjatuhkan pidana tambahan berupa uang pengganti sejumlah Rp 568 juta kepada Syamsul dengan memperhitungkan uang yang telah dilakukan penyitaan," ucapnya.
Dalam kasus ini Syamsul Aulia didakwa memeras anak buahnya senilai total Rp 568 juta. Uang itu rencananya digunakan untuk memberikan THR.
Syamsul yang menjabat Bupati Cilacap periode 2025-2030 diduga melakukan perbuatan tersebut bersama Sekda Cilacap, Sadmoko, pada rentang Februari-Maret 2026.
Jaksa juga membeberkan daftar sejumlah OPD yang diduga menyerahkan uang dengan nominal bervariasi, mulai dari Rp 3-100 juta. Dana tersebut disebut dikumpulkan melalui beberapa pejabat perantara sebelum akhirnya terkumpul sebesar Rp 568 juta.
Menurut jaksa, para kepala OPD memberikan uang karena posisi Syamsul sebagai bupati sekaligus Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yang memiliki kewenangan dalam pengangkatan, pemindahan, hingga pemberhentian pejabat di lingkungan Pemkab Cilacap.
