.webp)
Direktur Rumah Sakit Umum (RSU) Padma Lalita Muntilan, TW (74), dan Wakil Direktur BM (34) diduga terlibat dalam korupsi klaim fiktif BPJS Kesehatan senilai Rp 22,1 miliar. Keduanya merupakan ibu dan anak.
"(Hubungan tersangka TW dan BM) Ibu dan anak," ungkap Kasi Pidana Khusus (Pidsus) Kejari Kabupaten Magelang, Ferdi Ferdian, dalam pesannya kepada detikJateng, Rabu (4/11/2026).
Kasus dugaan korupsi tersebut berkaitan dengan penyimpangan pengajuan klaim palsu atau phantom billing program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di RSU Padma Lalita periode 2017-2022.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ferdi mengatakan, tersangka TW bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan. Sementara itu, tersangka BM sempat empat kali mangkir dari panggilan penyidik.
"Yang kedua (tersangka BM) kami lakukan pemanggilan sebagai saksi sebanyak empat kali, namun tidak dapat hadir. Pada (Selasa kemarin), kami berhasil membawa secara paksa untuk dimintai keterangan dan ditetapkan tersangka," terangnya.
Kejaksaan Negeri Kabupaten Magelang telah menahan kedua tersangka di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas IIA Magelang selama 20 hari.
Modus Klaim Pasien Fiktif
Sebelumnya, Kasi Intel Kejari Kabupaten Magelang, Vidi Pradinata, menjelaskan kasus tersebut bermula dari temuan BPJS Kesehatan Cabang Kabupaten Magelang yang kemudian dilimpahkan kepada kejaksaan.
"Malam ini, kami penyidik dari Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Magelang menetapkan tersangka dan penahanan tersangka perkara dugaan tindak pidana korupsi penyimpangan/penyelewengan pengajuan klaim palsu (phantom billing) dalam program Jaminan Kesehatan Nasional pada Rumah Sakit Umum Padma Lalita periode tahun 2017 sampai dengan tahun 2022," terang Vidi kepada wartawan, Selasa (3/11).
Berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, dugaan penyimpangan tersebut mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp 22.194.972.800.
Pada 2017-2022, RSU Padma Lalita bekerja sama dengan BPJS Kesehatan Cabang Magelang untuk memberikan layanan kesehatan. Dalam prosesnya, pihak rumah sakit menginput data pasien dan penyakit ke aplikasi V-Klaim milik BPJS Kesehatan.
Namun, pada awal 2023, verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan kejanggalan dalam administrasi pengajuan klaim rumah sakit tersebut.
"Kemudian pada awal tahun 2023, verifikator BPJS Kesehatan Cabang Magelang menemukan adanya kejanggalan pada administrasi pengajuan klaim oleh RSU Padma Lalita kepada BPJS Kesehatan cabang Magelang. Dengan adanya hal tersebut, verifikator BPJS melakukan spot check ke RSU Padma Lalita, namun pihak RSU Padma Lalita menyampaikan tidak ada pasien BPJS pada hari itu," kata Vidi.
Verifikator kemudian kembali melakukan pemeriksaan langsung. Namun, pihak rumah sakit kembali menyampaikan tidak ada pasien BPJS pada hari tersebut.
Pihak BPJS akhirnya melakukan pemeriksaan secara acak terhadap pasien yang tercatat dalam pengajuan klaim. Hasilnya, sejumlah pasien mengaku tidak pernah berobat maupun dirawat di RSU Padma Lalita.
"Berselang satu minggu, verifikator BPJS ingin kembali melakukan spot check, namun RSU Padma Lalita menyampaikan hal yang sama. Sehingga berselang pihak BPJS Kesehatan Cabang Magelang melakukan pemeriksaan secara langsung kepada pasien-pasien secara acak. Dan dari hasil pemeriksaan tersebut ditemukan bahwa pasien-pasien tersebut tidak pernah berobat atau dirawat di RSU Padma Lalita," sambungnya.
Vidi mengatakan, penyidikan menemukan dugaan praktik tersebut bermula pada pertengahan 2017. Saat itu, TW selaku direktur rumah sakit mempromosikan pengobatan gratis kepada masyarakat di Kabupaten Magelang.
Namun, menurut hasil penyidikan, TW justru membuat resume medis fiktif dan memerintahkan pegawai rumah sakit memasukkan data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke aplikasi V-Klaim.
"Kemudian TW membuat resume medis fiktif. Dan memerintahkan pegawai RSU Padma Lalita untuk menginput data Surat Eligibilitas Peserta (SEP) fiktif ke dalam aplikasi V-Klaim untuk menerbitkan SEP sebanyak 16.930 SEP atas pasien rawat jalan dan rawat inap. Meskipun pasien tidak pernah melakukan pendaftaran dan memperoleh pelayanan kesehatan di RSU Padma Lalita," ungkap Vidi.
Dari praktik tersebut, rumah sakit diduga mengajukan klaim atas 16.930 SEP meskipun pasien tidak pernah mendapatkan pelayanan kesehatan.
Setelah dana klaim dari BPJS Kesehatan masuk ke rekening RSU Padma Lalita, TW disebut mencairkan uang tersebut melalui bank. Uang itu kemudian diberikan kepada BM untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membayar utang TW.
"Setelah uang dari BPJS Kesehatan tersebut masuk ke dalam rekening RSU Padma Lalita, TW melakukan pencairan di bank. Kemudian diberikan kepada BM untuk kebutuhan dan keperluan hidup sehari-hari serta dipergunakan untuk membayar seluruh utang yang dimiliki TW," sambungnya.
Terancam 20 Tahun Penjara
Atas perbuatannya, kedua tersangka disangkakan melanggar Pasal 603 atau Pasal 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.
Keduanya juga dijerat juncto Pasal 20 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP. Ancaman hukumannya maksimal 20 tahun penjara.
"(Untuk tersangka BM) Penyidik melakukan upaya paksa berupa jemput paksa atau bentuk upaya paksa lainnya karena mangkir dari panggilan yang sah secara hukum (panggilan 4 kali). Hari ini kami panggil paksa, langsung diperiksa sebagai saksi dan selanjutnya penetapan tersangka," pungkasnya.
Saksikan Live DetikSore :
