Sejumlah pihak dihubungi Ferdy Sambo pasca pembunuhan Brigadir J di rumah dinasnya. Dia membuat prakondisi dengan menyebarkan skenario untuk menutupi fakta pembunuhan itu. Bahkan ada beberapa anggota DPR yang dihubungi. Siapa dia?
Fakta-fakta adanya 'gerilya' Sambo ke sejumlah pihak tersebut diungkap oleh Ketua Kompolnas, Mahfud Md, yang memenuhi panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR Kamis, (25/8/2022).
Mahfud Md menjelaskan bahwa Ferdy Sambo sempat melakukan prakondisi sebelum kasus penembakan Brigadir Yosua mencuat ke publik. Menurut Mahfud, Sambo menghubungi Kompolnas, Komnas HAM, dan anggota DPR.
"Di situ sebenarnya Sambo itu menskenariokan agar orang percaya bahwa terjadi tembak-menembak dan dia dizalimi. Untuk itu, dia membuat prakondisi. Apa prakondisi? Menghubungi beberapa orang. Nah, beberapa orang itu karena menyangkut di kantor saya dan di mitra kerja saya, saya ambil namanya. Nah, ada beberapa lagi orang anggota DPR," kata Mahfud saat rapat verifikasi MKD DPR di Jakarta, Kamis (25/8).
Mahfud enggan menyebut nama anggota DPR itu yang dia akui sudah ada di kantongnya. Mahfud menyebut tidak mengetahui apakah pelapor atas pemanggilannya ke MKD DPR ini berdasarkan aduan dari anggota DPR tersebut.
Meski demikian, Mahfud menyebut orang yang dihubungi Sambo, termasuk anggota DPR itu, tak melakukan pelanggaran pidana. Dengan begitu, dia menilai tidak perlu anggota DPR tersebut diadili oleh MKD DPR.
"Nah, di situ saya tidak sebut. Karena saya tidak sebut, saya tidak tahu apakah yang akan diadili yang ada di kantong saya tentang nama itu. Dan saya tidak harus mengeluarkan nama itu karena beberapa hal. Pertama, orang dihubungi orang itu bukan pelanggaran," ujarnya.
"Misal Saudara semua ditelepon oleh Sambo, kan bukan pelanggaran, kenapa harus diadili?" imbuhnya.
Selain itu, Mahfud enggan menyebut nama anggota DPR tersebut lantaran dia tak bisa mengkonfirmasi ke orang yang bersangkutan. Menurutnya, orang itu tak bisa dihubungi.
"Saya punya nama tapi tidak saya sebut karena ketika saya menghubungi yang bersangkutan teleponnya tidak diangkat, sehingga kalau saya sebut tidak etis," tutur dia.
Selanjutnya: penjelasan Ketua IPW dihubungi 2 anggota DPR
(mbr/sip)