Kementerian Ketenagakerjaan mencatat provinsi Jawa Tengah (Jateng) menempati urutan ketiga provinsi dengan jumlah pekerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terbanyak. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jateng menyebut kondisi perusahaan menjadi faktor pemicu PHK.
"Memang kita tidak menafikan ada beberapa perusahaan yang mengalami permasalahan," kata Kepala Disnakertrans Jateng, Ahmad Aziz, di Gedung Pemprov Jateng, Semarang, Kamis (12/11/2026).
"Ada pengurangan tenaga kerja karena disebabkan beberapa hal. Mungkin karena bahan baku, mungkin karena pasar, mungkin karena pesanan juga dan lain sebagainya," lanjutnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selama ini PHK dijadikan langkah terakhir yang diambil perusahaan. Dia menjelaskan sebelum PHK, biasanya perusahaan telah menempuh sejumlah upaya.
"PHK itu tahapan terakhir yang dilakukan oleh pihak perusahaan. Kita selalu melakukan pendampingan. Sebelum PHK ada langkah-langkah yang sudah dilakukan oleh perusahaan, misalnya mengurangi jam kerja, mengurangi lembur, mengurangi shift dan lain sebagainya," jelasnya.
Meski begitu, Disnakertrans Jateng turut memastikan perusahaan memenuhi kewajibannya ke karyawan terdampak PHK. Di antaranya pembayaran pesangon, upah yang belum dibayarkan serta hak jaminan hari tua (JHT).
"Ada JKP di mana dalam JKP ada tiga fasilitas, yaitu insentif 60 persen dari gaji selama maksimal enam bulan, fasilitas pelatihan gratis, dan mengakses lowongan. Lowongan di aplikasi kami, Ayo Kerja, selalu ada, banyak," urainya.
Aziz menerangkan para pekerja terdampak PHK yang belum kembali kerja akan mendapatkan pelatihan untuk membuka usaha. Ada beragam pelatihan yang bisa diikuti mereka mulai dari barista hingga pemandu wisata.
"Kalau mau berwirausaha, ikut pelatihan tempat kami maupun dari balai besar punya pusat. Ada pelatihan kuliner, mau jadi guide pendaki gunung, guide biasa, barista dan lain sebagainya, gratis," ucapnya.
Aziz menyebut meski banyak PHK, menurutnya ada banyak lapangan kerja di Jateng. Hanya saja diakui masih ada ketidaksesuaian antara kebutuhan perusahaan dengan pencari kerja.
"Data di kami terkait dengan pencari kerja, sumbernya dari informasi pasar kerja kabupaten/kota itu ada 130-an ribu, sementara kalau kita bicara lowongan yang ada di perusahaan yang ada di Jawa tengah saja ada 160 ribu. Artinya untuk bekerja itu sebenarnya masih banyak lowongan," urainya.
"Kadang-kadang ada namanya mismatch. Ternyata saya nggak suka kerja di bagian itu, ternyata jauh dan lain sebagainya. Nah kita semua harus mengedukasi para pencari kerja dan membekali soft skill-nya, daya tahan, kedisiplinan, kerja sama, dan lainnya," sambungnya.
Disnakertrans juga disebut telah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan serta perguruan tinggi, terutama lembaga pendidikan vokasi, untuk mempersiapkan lulusan memasuki dunia kerja.
"Pengangguran terbuka itu dihitung mulai usia 15 tahun, tapi orang boleh kerja usia 18 tahun. Ketika bicara anak SMA/SMK, usianya belum 18 tahun, ada masa tunggu. Itu bagian kita memfasilitasi pelatihan, baik hard skill, soft skill," terangnya.
Sebelumnya diberitakan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker), terdapat 6.860 orang di Jateng yang melaporkan terkena PHK melalui sistem Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) pada periode Januari-Oktober 2026. Jumlah tersebut menempatkan Jateng di posisi ketiga setelah Jawa Barat dan Banten.
