.webp)
Operasional Bus Trans Banyumas disetop sementara akibat proses peralihan pendanaan darp APBN ke APBD. Imbasnya ratusan pekerjanya terancam tak gajian.
Direktur Utama PT Banyumas Raya Transportasi, Ipoeng Marta Marsikun, mengatakan ada sekitar 220 orang yang terlibat dalam operasional Trans Banyumas. Mereka terdiri dari 115 sopir serta pekerja di bagian operasional, administrasi hingga manajemen.
"Kalau driver total itu ada 115 orang kemudian ada operasional administrasi, kemudian ada manajemen, pengelola yang dari PT Surveyor Indonesia totalnya sekitar 220 orang yang langsung terlibat dalam operasional tersebut," kata Ipoeng saat dihubungi wartawan, Selasa (1/9/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Menurut Ipoeng, seluruh pekerja tersebut berstatus Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Secara aturan, ketika kontrak berakhir, pekerja tidak lagi mendapatkan penghasilan. Namun, pihaknya masih mengupayakan agar para pekerja tetap beraktivitas dan menerima gaji selama masa penghentian operasional yang diperkirakan hanya berlangsung sementara.
"Kalau sesuai dengan PKWT, memang ketika kontrak berakhir tidak mendapatkan penghasilan. Tapi karena kami memperkirakan ini tidak lama, sekitar dua mingguan, saya perintahkan ke HRD untuk tetap masuk," terangnya.
Selama bus belum kembali melayani penumpang, para pekerja akan diminta melakukan sejumlah pekerjaan persiapan. Salah satunya menjalani uji KIR seluruh armada yang masa berlakunya bertepatan dengan bulan ini.
Selain itu, pekerja juga akan melakukan perawatan ringan terhadap armada, seperti memperbaiki kerusakan kecil dan mengecat bagian bus yang catnya mulai terkelupas. Sementara perbaikan kerusakan besar akan ditangani mekanik.
"Jadi sambil menunggu operasional lagi, semua bus dilakukan uji KIR dulu semuanya. Mereka tetap bekerja, memperbaiki kerusakan yang kecil, kemudian ngecat yang terkelupas catnya dan melakukan pengujian KIR," ujarnya.
Dengan demikian, Ipoeng memastikan para pekerja masih dapat beraktivitas dan mendapatkan penghasilan seperti biasa untuk sementara waktu.
"Jadi tetap mereka akan beraktivitas dan mendapatkan gaji seperti biasa. Cuma memang kalau lebih dari 20 hari, kami juga harus menyiapkan anggaran," jelasnya.
Di sisi lain, penghentian operasional Trans Banyumas menjadi beban cukup berat bagi operator. Sebab, ketika bus tidak melayani penumpang, operator tidak mendapatkan pemasukan. Namun, sejumlah kewajiban pembayaran tetap harus dipenuhi.
Operator Tanggung Miliaran
Ipoeng memperkirakan operator harus menanggung pengeluaran hampir miliaran jika Trans Banyumas tidak beroperasi selama satu bulan.
"Jadi operator itu memang berat sekali. Pertama masih cicilan, sekitar nanti bulan Maret baru lunas. Kemudian berikutnya adalah bayar gaji, kemudian ada alat-alat atau alat bantu yang kami sewa dan mereka tetap meminta pembayaran, karena bukan kesalahan mereka," tuturnya.
Kondisi tersebut membuat operator harus tetap menyediakan anggaran untuk memenuhi berbagai kewajiban meski tidak memperoleh pendapatan dari layanan bus.
"Perkiraan pengeluaran operator hampir Rp 2 miliar ketika satu bulan itu tidak beroperasi," imbuhnya.
Ipoeng menyebut kondisi penghentian operasional ini merupakan kejadian luar biasa bagi operator. Karena itu, apabila penghentian berlangsung lebih lama dari perkiraan, pihaknya kemungkinan harus mengambil kebijakan khusus terkait penghasilan para pekerja.
"Kalau lebih dari 20 hari, kami tidak mampu membayar. Kalau masih sekitar berhenti 15 hari, insyaallah kami masih bisa memberikan penghasilan buat mereka," katanya.
Dia berharap proses evaluasi operasional Trans Banyumas dapat segera rampung sehingga layanan bus bisa kembali berjalan. Sebab, semakin lama operasional berhenti, semakin berat pula beban yang harus ditanggung operator.
"Kita berdoa agar cepat selesai evaluasinya dan cepat selesai, karena ada yang perlu dipersiapkan dan dibayar tepat waktu," pungkasnya.
Diberitakan sebelumnya, Bus Trans Banyumas berhenti beroperasi mulai Minggu (30/8). Penghentian sementara ini dilakukan seiring peralihan pengelolaan layanan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) ke Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Banyumas.
Pemerintah Kabupaten Banyumas sebelumnya telah mengalokasikan anggaran operasional Trans Banyumas hingga akhir Desember 2026. Namun, sebelum layanan kembali dijalankan, Pemkab Banyumas akan melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap operasional angkutan massal tersebut.
Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) Banyumas Omar Udaya mengatakan penghentian operasional dilakukan selama proses evaluasi berlangsung.
"Sejak hari Minggu, 30 Agustus 2026, Bus Trans Banyumas tidak operasional sampai dengan pelaksanaan evaluasi berakhir," kata Omar dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8).
