.webp)
Pembangunan Bendungan Cabean di Kecamatan Todanan, Kabupaten Blora dipastikan belum dapat rampung sesuai target semula pada tahun 2026. Proyek nasional ini baru terealisasi 25 persen dan diperkirakan molor 2 tahun.
"Kontrak sebenarnya selesai tahun ini, tetapi kami sedang mengajukan perpanjangan kontrak. Rencana selesai di tahun 2028," ucap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bendungan Cabean, Nuryanto Sasmito Slamet saat dihubungi, Sabtu (25/7/2026).
Pembangunan Bendungan Cabean dikerjakan melalui skema Kerja Sama Operasional (KSO) antara PT Brantas Abipraya dan PT Marfrijaya Abadi dengan nilai kontrak mencapai Rp 499 miliar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dengan nilai proyek yang besar tersebut, Bendungan Cabean diharapkan mampu menjadi solusi jangka panjang untuk pengairan lahan pertanian sekaligus pengendalian banjir di wilayah sekitar. Proyek ini berada di bawah naungan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Pemali Juana.
 Proses pembangunan Bendungan Cabean di Todanan, Blora. Foto: Achmad Niam Jamil/detikJateng |
Nuryanto mengatakan progres fisik proyek yang berada di Desa Karanganyar saat ini baru sekitar seperempat dari keseluruhan pekerjaan atau sekitar nilai Rp 125 miliar.
"Progres kami sekitar 25 persen, progres fisiknya di lapangan sekitar 25 persen," kata dia.
Ia menjelaskan, anggaran yang tersedia dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun ini telah habis terserap. Namun, pekerjaan di lapangan tetap berjalan karena penyedia jasa bersedia menalangi terlebih dahulu dan pembayarannya akan dilakukan pada tahun anggaran berikutnya.
"Kalau anggaran DIPA sudah habis, penyedia jasa tetap bekerja. Nanti yang mereka laksanakan akan dibayar di tahun berikutnya," ujarnya.
Menurut Nuryanto, pihaknya telah mengajukan perpanjangan kontrak 2 tahun kepada Kementerian Keuangan melalui Kementerian PUPR. Saat ini proses administrasi tinggal menunggu persetujuan. Ia menyebut mundurnya target penyelesaian dipengaruhi efisiensi anggaran serta keterlambatan proses pembebasan lahan.
"Memang ada efisiensi anggaran dan lain-lain sehingga tidak bisa dipenuhi. Selain itu kami juga sempat terkendala pembebasan lahan," jelasnya.
 Proses pembangunan Bendungan Cabean di Todanan, Blora. Foto: Achmad Niam Jamil/detikJateng |
Nuryanto memastikan proyek tidak akan mangkrak karena pagu indikatif untuk tahun depan telah disiapkan pemerintah.
"Insyaallah tidak. Pagu indikatif tahun depan sudah dianggarkan untuk Bendungan Cabean," tegasnya.
Hingga kini, pekerjaan yang telah dilakukan meliputi pembangunan jalan akses, saluran pengelak, fasilitas umum dan fasilitas proyek. Sementara pembangunan tubuh utama bendungan belum dimulai.
"(Bendungan utama) Belum. Tahun ini rencananya menyelesaikan saluran pengelakan," katanya.
Warga Khawatir Mangkrak
Seorang petani Karanganyar, Arif Saifuddin menginginkan bendungan yang berukuran besar ini dapat segera diselesaikan. Sebab, bendungan tersebut dinilai akan menjadi sumber pengairan bagi lahan pertanian warga yang mayoritas petani.
"Masyarakat Blora, khususnya Desa Karanganyar, sangat mengharapkan adanya bendungan tersebut supaya bisa dimanfaatkan untuk mengaliri persawahan. Mengingat banyak warga di sini berprofesi sebagai petani," ujar Arif.
Meski demikian, Arif mengaku sempat muncul kekhawatiran di kalangan warga setelah adanya kebijakan efisiensi anggaran pemerintah. Ia berharap kondisi tersebut tidak berdampak pada keberlangsungan proyek Bendungan Cabean.
"Ya sempat curiga dengan adanya efisiensi anggaran. Dikhawatirkan proyek ini mangkrak juga. Ya semoga tidak," katanya.
 Proses pembangunan Bendungan Cabean di Todanan, Blora. Foto: Achmad Niam Jamil/detikJateng |
Arif berharap pemerintah tetap melanjutkan pembangunan dengan mengalokasikan kembali anggaran pada tahun berikutnya apabila memang diperlukan.
"Kalau memang anggarannya belum cukup, semoga bisa dianggarkan lagi tahun berikutnya. Yang penting pembangunan tetap berjalan," ungkapnya.
Menurut Arif, berdasarkan rencana awal yang diketahuinya, Bendungan Cabean seharusnya dapat diselesaikan pada akhir tahun ini. Karena itu, ia berharap keterlambatan yang terjadi tidak berujung pada mangkraknya proyek tersebut.
"Ya semoga bisa dianggarkan di tahun berikutnya. Harusnya akhir tahun ini, melihat rencananya," jelasnya.
Sementara itu, petani terdampak, Karsimin (59), mengaku menerima uang ganti untung sekitar Rp 500 juta atas lahannya yang digunakan untuk pembangunan bendungan. Namun, menurutnya proses penetapan nilai ganti untung saat itu tidak sepenuhnya memuaskan warga.
"Harga sudah ditentukan dari atas. Kalau mau protes disuruh ke pengadilan. Orang desa disuruh ke pengadilan ya tidak mungkin," ujarnya.
Karsimin juga mendengar kabar bahwa proyek berjalan lambat karena keterbatasan anggaran.
"Katanya uangnya belum cair. Makanya bendungan dikerjakan sedikit-sedikit. Ada pekerja juga yang bilang mau pulang karena modalnya sudah habis," katanya.
Kepala Desa Karanganyar, Imam Widodo mengatakan pembangunan Bendungan Cabean sejauh ini membawa dampak ekonomi bagi masyarakat. Selain menerima uang ganti untung, sebagian warga membuka usaha baru seperti warung makan dan penyewaan rumah bagi para pekerja proyek.
"Ada yang membuka usaha warung, menyewakan rumah. Ada juga yang menggunakan uang ganti untung untuk deposito, membeli lahan, hingga berangkat umrah," katanya.
Imam menyebut total nilai ganti untung mencapai sekitar Rp 173,8 miliar. Dari total 395 bidang terdampak, sebanyak 352 bidang telah menerima pembayaran, sementara dua bidang masih dalam proses penyelesaian administrasi. Selain itu, terdapat 41 bidang berstatus tanah negara, saat ini masih sengketa dengan warga.
Menurutnya, pembangunan Bendungan Cabean berdampak pada dua desa, yakni Desa Karanganyar dan Desa Todanan. Ia berharap proyek tersebut dapat segera diselesaikan sehingga manfaatnya segera dirasakan masyarakat, baik untuk irigasi maupun pengembangan kawasan wisata.
"Diharapkan segera terselesaikan. Nantinya juga bisa menjadi tempat wisata," terangnya.
Untuk diketahui, Bendungan Cabean berada di Sungai Galuk, secara administratif berada di tanah Desa Karanganyar dan Desa Todanan, Kecamatan Todanan, Blora. Dengan rencana pelaksanaan awal mulai 2023-2026 dari dana APBN senilai Rp 499 miliar. Sementara kapasitas tampung 3 juta meter³, luas genangan 51,45 hektare.
