.webp)
Aktivitas nelayan di sepanjang Sungai Silugonggo Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati mulai ramai lagi setelah libur selama 3 bulan lebih. Hal ini setelah adanya kepastian harga bahan bakar minyak solar nonsubsidi bagi nelayan yang turun menjadi Rp 15 ribu per liter.
Untuk diketahui nelayan Juwana sempat menggelar aksi demo pada awal bulan Mei 2026 lalu. Mereka meminta agar harga solar nonsubsidi bagi nelayan yang mencapai Rp 30 ribu turun menjadi Rp 10 ribu sampai Rp 13 ribu per liter.
Dampak kenaikan solar ini sempat dirasakan bagi ribuan nelayan di Pati. Mereka memilih tidak melaut karena biaya operasional mahal.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Akan tetapi kini mereka mulai bangkit lagi setelah ada keputusan pemerintah menetapkan harga solar nonsubsidi pada angka Rp 15 ribu per liter untuk nelayan yang memiliki kapal berukuran 30 sampai 200 GT.
Seperti pada galangan kapal Berkah Mina di Desa Pajeksan Kecamatan Juwana. Para anak buah kapal mulai sibuk memperbaiki kapal hingga jaring. Mereka bersiap kembali melaut pada bulan-bulan ini.
Salah satu nakhoda kapal, Arif mengaku harga terbaru solar nonsubsidi bagi pemilik kapal 30 sampai 200 GT menjadi Rp 15 ribu per liter dinilai mending daripada sebelumnya yang mencapai Rp 30 ribu. Menurutnya nelayan kini kembali lega dan tersenyum. Sebab mereka bisa kembali kerja melaut.
"Sesuai harga ikan seimbang dengan harga BBM, kemarin dari bulan Puasa sampai sekarang berhenti, belum berangkat. Insya Allah akan berangkat. Biasanya 6 bulan berangkat," kata Arif ditemui di lokasi, Kamis (16/7/2026).
Arif mengaku selama harga solar mahal ia memilih tidak melaut. Ia pun tidak bekerja selama 3 bulan lebih.
"Rencana bahwa KM Bahari 6, 170 ton muatan. Tangkapan ikan macam-macam, ada ikan layar, ikan pindang dan tongkol," terang dia.
Pemilik kapal, Juhari mengaku terbantu dengan ketentuan harga solar terbaru bagi nelayan. "Dengan harga ditetapkan pemerintah sangat membantu sekali, karena harga yang ditetapkan dulu sama sekarang itu sangat terasa terutama dalam operasional ke laut. Dulu di atas Rp 20 ribu sampai Rp 30 ribu, sekarang Rp 15 ribu sangat membantu untuk nelayan tangkap," jelas Juhari ditemui di lokasi.
Juhari mengaku harga sebelumnya mencapai Rp 30 ribu dirasa berat bagi nelayan. Sebab tidak sebanding dengan hasil tangkap ikan selama 6 bulan lamanya.
"Karena tidak dari BBM saja yang naik tetapi juga, biaya operasional yang lain juga naik. Perbaikan, bulan depan berangkat. Sangat membantu dengan adanya penurunan harga," jelasnya.
Sementara itu, Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera, Eko Budiyono mengatakan nelayan sebanyak 1.600 an di Juwana bisa kembali tersenyum setelah adanya penurunan harga solar nonsubsidi. Oleh karena nelayan pun bersiap kembali untuk melaut.
"Untuk itu kami mulai bersiap menyiapkan kapalnya melakukan perbaikan untuk berangkat bulan ini dan bulan depan," terang dia.
"Karena sebelumnya kita dipaksakan dengan harga BBM yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional selama melaut. Kita tidak melaut sejak lebaran sampai saat ini. Menunggu sampai hari ini dan baru ada penetapan harga dari pemerintah. Mudah-mudahan ideal, dengan diimbangi harga ikan yang menurut kami hari ini cukup bagus," terang dia.
Meskipun demikian harga yang ditetapkan pemerintah sebenarnya belum sesuai yang disampaikan saat demo. Ia mengaku sebelumnya meminta harga solar nonsubsidi menjadi Rp 10 ribu sampai Rp 13 ribu.
"Tuntutan kami 2 kali harga subsidi sekitar Rp 13,5 ribu, dan ditetapkan angka Rp 15 ribu. Saya kira sudah cukup dengan harga seperti ini," jelasnya.
Eko kini bersiap untuk melaut lagi. "Perbaikan kapal dan perbaikan jaring. Rencana ke Agustus sampai September ke Papua. Total ada 1.600 an kapal. Yang masuk anggota kami alat tangkap pursin itu 350 kapal," jelasnya.
Diberitakan sebelumnya dikutip dari detikcom, pemerintah memberikan harga khusus solar nonsubsidi Rp 15.000 per liter untuk nelayan yang memiliki kapal berukuran 30-200 GT. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan program ini berjalan tepat sasaran.
Pemberian harga khusus solar nonsubsidi ini merupakan hasil rapat menteri-menteri bidang ekonomi bersama Presiden Prabowo Subianto. Rapat tersebut berlangsung di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat, Senin siang kemarin.
Bahlil menyebut pemerintah tidak akan serta merta mengucurkan BBM murah di tengah nelayan. Penerima manfaat ini akan disesuaikan dengan pendataan yang dilakukan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan.
