.webp)
Presiden Filipina Ferdinand Marcos Jr. secara resmi mengumumkan status darurat energi nasional. Penerapan ini imbas perang antara Amerika Serikat (AS)-Israel melawan Iran yang masih berlangsung.
Dilansir detikFinance, penetapan status ini melalui Perintah Eksekutif Nomor 110 yang ditandatangani pada Selasa (24/3), dengan mempertimbangkan posisi Filipina sebagai negara yang sangat bergantung pada impor minyak bumi.
Dengan penetapan ini, pemerintah langsung membentuk sebuah komite untuk memastikan pergerakan, pasokan, distribusi dan ketersediaan bahan bakar, makanan, obat-obatan, produk pertanian dan barang-barang penting lainnya.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Deklarasi keadaan darurat energi nasional akan memungkinkan pemerintah untuk menerapkan langkah-langkah responsif dan terkoordinasi berdasarkan undang-undang yang ada untuk mengatasi risiko yang ditimbulkan oleh gangguan dalam pasokan energi global dan ekonomi domestik," ungkap Marcos dikutip dari Reuters, Rabu (25/3/2026).
Selain itu, Marcos juga mengarahkan Kementerian Keuangan agar berkoordinasi dengan bank sentral Filipina guna memantau secara cermat dampak konflik Timur Tengah terhadap peso Filipina, pengiriman uang, termasuk risiko depresiasi peso.
Deklarasi darurat energi ini akan berlaku selama satu tahun sehingga memberi wewenang kepada pemerintah untuk membeli bahan bakar dan produk minyak bumi lebih banyak guna memastikan pasokan tepat waktu dan mencukupi. Jika perlu, pembayaran dilakukan sebagian dari jumlah kontrak di muka.
Sementara itu, Menteri Energi Filipina, Sharon Garin, mengatakan negaranya memiliki persediaan bahan bakar sekitar 45 hari berdasarkan tingkat konsumsi saat ini. Pihaknya sedang berupaya untuk membeli 1 juta barel minyak dari negara-negara di dalam dan luar Asia Tenggara untuk meningkatkan stok, meski kemungkinan ada keterlambatan.
Menjelang perintah eksekutif tersebut, para senator mengkritik pemerintah karena dianggap kurangnya respons dan koordinasi terpadu terhadap lonjakan harga minyak. Hal itu dapat memicu inflasi ke tingkat yang belum pernah terjadi dalam beberapa tahun dan melemahkan pertumbuhan ekonomi.
Para pekerja transportasi hingga penumpang bahkan berencana melakukan pemogokan selama dua hari mulai Kamis (26/3) untuk memprotes kenaikan harga bahan bakar. Mereka menyebut ini sebagai kegagalan pemerintahan Marcos dalam bertindak.
(apl/alg)
