.webp)
Sebanyak 93% dari total anggaran Badan Gizi Nasional (BGN) disalurkan langsung ke Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di seluruh Indonesia tanpa melalui pemerintah daerah. Kepala BGN, Dadan Hindayana menyebut tiap SPPG bakal menerima Rp 500 juta per 12 hari.
Dilansir detikFinance, BGN membawa pola baru dalam tata kelola anggaran negara melalui mekanisme penyaluran dana yang langsung menyentuh bawah tanpa melalui pemerintah daerah (pemda).
Dadan mengatakan, dari total anggaran Rp 268 triliun, sekitar Rp 240 triliun beredar langsung di daerah dari Sabang sampai Merauke. Dana tersebut menyasar SPPG di seluruh pelosok Indonesia tanpa lewat perantara Pemda.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"BGN hadir menghadirkan pola baru, di mana 93% dana BGN itu disalurkan langsung ke SPPG-SPPG. Jadi, kalau ada dana Rp 268 triliun, kurang lebih Rp 240 triliun uang beredar dari Sabang sampai Merauke, dan setiap per 12 hari SPPG menerima sekitar Rp 500 juta. Saya kira ini adalah model baru, tidak ada satu rupiah pun uang yang disalurkan dari pusat ke daerah (pemda)," kata Dadan dalam keterangan tertulis, Jumat (27/2/2026).
Dia menjelaskan, uang yang telah beredar dari Sabang sampai Merauke sampai hari ini mencapai sekitar Rp 36 triliun. Menurutnya, perputaran dana itu menggerakkan roda ekonomi yang luar biasa karena mendorong pemerataan secara nyata di seluruh Indonesia.
Dadan menjelaskan, jumlah SPPG menentukan jumlah dana yang beredar di daerah tersebut. Dengan demikian, semakin banyak SPPG yang beroperasi di suatu daerah, maka semakin besar pula dana yang beredar di wilayah itu.
Dadan berujar, kebijakan ini juga memberikan dampak langsung terhadap sektor produksi lokal. Dalam Program Makan Bergizi Gratis (MBG), produk-produk lokal dijamin penyerapannya oleh BGN. Hal ini menciptakan kepastian pasar bagi para petani dan pelaku usaha daerah.
"Belum pernah terjadi dalam era mana pun, produksi lokal dijamin penyerapannya oleh negara seperti sekarang. Tidak heran jika ada petani wortel di Nusa Tenggara Timur yang senang karena harga wortelnya bisa naik hingga tiga kali lipat," ujar dia.
Kenaikan serapan hasil produksi itu disebut berdampak pada peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP). Dadan menyebutkan rata-rata NTP saat ini mencapai angka 125, meningkat dari sebelumnya sekitar 102.
Jika NTP berada pada kisaran 100-102, hasil produksi petani hanya cukup untuk kebutuhan hidup tanpa ruang untuk investasi. Namun, dengan capaian 125, petani memiliki ruang 25 poin untuk investasi dan peningkatan kesejahteraan keluarga.
"Saya yakin dengan program MBG ini, Nilai Tukar Petani akan bisa naik hingga 150," ucapnya.
Dadan menambahkan, perputaran uang dalam jumlah besar pada awal tahun merupakan hal yang belum pernah terjadi sebelumnya di Indonesia. Pada tahun lalu, pemerintah menggelontorkan stimulus ekonomi sebesar Rp 37 triliun pada triwulan pertama yang mendorong pertumbuhan ekonomi sebesar 4,7%.
Pada 2026, hingga Maret, peredaran dana BGN diprediksi mencapai Rp 62 triliun. Dengan besarnya peredaran dana tersebut, Dadan menilai apa yang dilakukan BGN telah menjadi stimulus ekonomi yang signifikan.
"Banyak pelaku usaha melaporkan bahwa likuiditas di lapangan kini lebih mudah ditemukan karena perputaran uang yang masif dan merata," kata dia.
(dil/alg)
