.webp)
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) mencatat, sepanjang 2025, ada 18.101 pekerja yang trrkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) di Jawa Tengah (Jateng). Lebih dari separuhnya merupakan mantan pekerja PT Sri Isman Rejeki Tbk yang dinyatakan pailit.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Tengah (Jateng), Ahmad Aziz. Ia mengatakan, PHK Jateng tahun ini cukup tinggi.
"PHK tahun 2025 kalau kita lihat datanya memang lumayan banyak, karena ada kaitannya dengan Sritex, karena PHK-nya di bulan Februari," kata Aziz di kantor Disnakertans Jateng, Kecamatan Semarang Selatan, Jumat (9/1/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Secara keseluruhan, data PHK tahun 2025 ini, berdasarkan data Kabupaten/Kota, ada 18.101 yang ter-PHK. Ada 10.632 dari grup Sritex," lanjutnya.
Ia merinci, ada 8.475 karyawan terkena PHK di Sritex Sukoharjo, 956 karyawan Prima Yudha Mandiri Djaya di Boyolali, 1.161 karyawan Bitratex ldi Semarang, dan 40 karyawan Sinar Pantja Djaya di Semarang.
"Terkait dengan Sritex ini hak karyawannya, pesangon dan tunjangan hari raya (THR) belum diberikan karena pihak kurator lagi proses lelang," ujarnya.
Pihaknya pun terus memantau proses lelang yang dilakukan kurator. Ia berharap proses lelang bisa segera diselesaikan agar hak karyawan bisa terpenuhi.
"Kemarin sudah lelang barang bergerak seperti mobil dan beberapa barang bergeraknya," tuturnya.
"Nggak ada deadline. Selama barangnya belum bisa dijual, kurator belum bisa membayarkan," lanjutnya.
Sebagian mantan pekerja Sritex pun disebut sudah ada yang bekerja. Namun, ia mengaku belum mencatat berapa persen pekerja yang kini sudah mendapat pekerjaan baru.
Sedangkan angka PHK sisanya, kata dia, berasal dari berbagai perusahaan di penjuru Jateng. Paling mencolok, PHK cukup banyak terjadi di empat perusahaan di Kabupaten Purbalingga.
"Ada perusahaan di Purbalingga, empat perusahaan yang PHK-nya lebih dari 100, terkait industri rambut palsu, bulu mata palsu, kebanyakan yang terkait industri rambut," ungkapnya.
"Kalau sektornya itu ada beberapa sektor yang sektor, yakni garmen, tekstil, industri kertas, pembuatan tas, produksi olahan kayu, sepatu, olahraga, dan kesehatan," imbuhnya.
Ia menyebut, PHK itu disebabkan beberapa faktor. Mulai dari kondisi perusahaan mengalami penurunan dari produksi dan pemasaran, hingga karena efisiensi.
Selain karena pasarnya yang berkurang, kata Aziz, penurunan produksi itu juga dikarenakan mahalnya bahan baku yang diimpor. Terlebih, dengan adanya tarif yang diberlakukan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump.
"Ada karena memang pasar, bahan baku yang diimpor, ada perusahaannya tutup, efisiensi pengurangan tenaga kerja, ada yang sempat kena dampak Tarif Trump," ujarnya.
"Beberapa perusahaan menginformasikan kami kena dampak itu. Ada yang PKWT-nya tidak diperpanjang di bulan Oktober dan dia menyampaikan, 'kami kena dampak Trump'," tambahnya.
Namun, dari beberapa pekerja yang diberhentikan dengan sistem tidak dilanjutkan kontraknya, ada pula yang kembali diangkat saat kondisi keuangan perusahaan sudah membaik.
(apu/aku)
