Purbaya Ungkap 15 Pemda Simpan Dana Terbanyak di Bank, Ini Daftarnya

Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa . — Foto: Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa/Foto: Ilyas Fadilah/detikcom

Solo -

Kementerian Keuangan mengungkapkan daftar 15 pemerintah daerah (Pemda) yang memiliki simpanan tertinggi hingga triliunan rupiah di bank.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa berpesan ke pemerintah daerah (Pemda) agar tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama. Berikut daftar 15 Pemda yang punya simpanan triliunan rupiah di bank, termasuk Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Pemprov Jateng).

Dilansir detikFinance, Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan realisasi belanja Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga kuartal III-2025 masih lambat. Padahal, pemerintah pusat telah menyalurkan anggaran ke daerah dengan cepat.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Purbaya menjelaskan, realisasi belanja yang lebih lambat ini membuat dana daerah menumpuk di perbankan.

"Rendahnya serapan tersebut berakibat menambah simpanan uang Pemda yang nganggur di bank sampai Rp 234 triliun. Jadi jelas, ini bukan soal uangnya tidak ada, tapi soal kecepatan eksekusi," kata Purbaya dalam rapat pengendalian inflasi tahun 2025 di Kantor Kemendagri, Jakarta Pusat, Senin (20/10/2025).

Kepada organisasi perangkat daerah (OPD) serta tim pengelola dana, Purbaya berpesan agar dana dikelola dengan bijak. Ia menyarankan agar penyimpanan dana dilakukan secukupnya dan tidak membiarkan dana mengendap terlalu lama.

Purbaya juga menyarankan Pemda mempercepat belanja produktif dan tidak menunggu hingga akhir tahun. Para kepala daerah juga diminta menjaga tata kelola dan integritas karena ini berpengaruh terhadap kepercayaan investor serta masyarakat.

"Dan terakhir, jaga tata kelola dan integritas. Kepercayaan publik dan investor adalah modal utama. Sekali hilang, membangunnya butuh waktu lama," ujar dia.

Purbaya menjelaskan, realisasi belanja APBD hingga September 2025 baru mencapai Rp 712,8 triliun atau setara 51,3% dari total pagu Rp 1.389 triliun. Angka ini lebih rendah 13,1% dibanding periode yang sama tahun lalu.

"Artinya, perputaran ekonomi daerah berjalan lebih lambat. Kalau kita rinci, belanja pegawai relatif stabil turun tipis 0,7%, tapi yang perlu perhatian serius adalah belanja modal hanya Rp 58,2 triliun atau turun lebih dari 31%. Padahal ini belanja yang langsung berdampak ke pembangunan dan lapangan kerja," terang Purbaya.

Realisasi belanja barang dan jasa turun 10,5%, dan belanja lainnya anjlok 27,5%. Menurutnya, angka ini mencerminkan perlambatan eksekusi di banyak pos.

"Saya ingatkan, percepatan realisasi belanja terutama yang produktif harus ditingkatkan dalam tiga bulan terakhir tahun ini. Uang daerah jangan dibiarkan mengendap di kas atau deposito," ucap Purbaya.