.webp)
Ribuan buruh PT Sri Isman Rejeki Tbk atau Sritex akan menggelar demo di Istana Presiden, Gedung DPR RI, dan Gedung Mahkamah Agung (MA). Rencananya demo itu berlangsung dua hari, 14-15 Januari 2025.
"Hari Selasa sampai dengan Rabu, tanggal 14-15 Januari 2025. Estimasi massa 10.000. Estimasi armada 200 bus," kata Koordinator Serikat Pekerja Sritex Group, Slamet Kaswanto dalam keterangan tertulis, Jumat (3/1/2025), dikutip dari detikFinance.
Slamet mengatakan ada 9 titik lokasi aksi demo, yaitu di Istana Presiden, Gedung DPR RI, Gedung Mahkamah Agung (MA), Kantor Kemenko Perekonomian, Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, Kementerian Ketenagakerjaan, dan Kementerian BUMN.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Tuntutan keberlangsungan kerja dan kelangsungan usaha Sritex," ujar Slamet.
Dilansir detikFinance, demo buruh Sritex ke Jakarta ini buntut dari inkrahnya putusan pailit perusahaan tersebut setelah kasasinya ditolak Mahkamah Agung (MA).
Kasasi diajukan Sritex atas putusan pailit dari PN Semarang pada Oktober 2024 karena tak mampu melunasi utang. MA memutuskan menolak kasasi dengan Nomor Perkara 1345 K/PDTSUS-PAILIT/2024.
"Kami selaku pekerja Sritex Group yang terdampak langsung atas putusan kasasi MA, merasakan tidak adanya keadilan bagi kami, para pekerja yang merupakan golongan masyarakat kelas bawah di negeri ini," kata Slamet dalam keterangan tertulis sebelumnya, Selasa (24/12/2024).
"Alih-alih bermimpi bisa naik kelas, kami justru dihadapkan pada ancaman PHK dan ketidakpastian, yang pasti akan membuat nasib kami semakin terpuruk jika pemerintah tidak segera turun tangan," imbuh dia.
Slamet menyatakan, pihaknya menghormati proses hukum yang tengah berjalan. Namun pihaknya merasa perlu dilakukan langkah lanjutan demi menggerakkan hati pemerintah dalam mendorong upaya penyelamatan Sritex.
"Kami bermaksud menggugah hati para pemimpin dan penegak hukum negeri ini, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto agar mendengarkan jerit tangis kami. Kami berencana melakukan Aksi Damai ke kantor Presiden Republik Indonesia dan Mahkamah Agung Republik Indonesia di Jakarta," ujar Slamet saat itu.
(dil/rih)
