.webp)
Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman mulai mendistribusikan ribuan pompa untuk para petani di Jawa Tengah (Jateng). Pompa-pompa itu bisa diakses petani melalui Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
"Bantuan langsung kami kirimkan 100 persen kurang lebih Rp 500 miliar sampai Rp 600 miliar dan itu di bawah kendali Bapak Gubernur nanti, Pak Pangdam, Pak Kapolda, dan Pak Kajati di bawah pemantauan beliau, pengawasan beliau," ujarnya saat penyerahan secara simbolis pompa di Kodam IV/Diponegoro, Semarang, Selasa (23/4/2024).
Dia mengatakan ada 4.000 pompa yang bisa dinikmati masyarakat. Nanti bantuan pompa itu akan ditambah hingga total 10 ribu.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"4.000 jadi aku tambah 10 ribu langsung," katanya.
Pompa-pompa itu disebut akan bermanfaat bagi lahan tadah hujan agar bisa menanam tiga kali selama satu tahun. Dia berharap pemberian pompa itu bisa menambah hasil panen sebesar 1,5 juta ton.
"Insyaallah pompa ini targetnya adalah menghasilkan beras minimum tambahan 1,2 juta ton bisa jadi sampai 1,5. Kalau Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat menghasilkan masing-masing 1,5 juta ton," jelasnya.
Dengan begitu, Indonesia tidak akan lagi mengimpor beras dari negara tetangga. Harapannya, tiga tahun ke depan Indonesia sudah menjadi negara swasembada beras.
"Artinya apa? Impor yang kita lakukan 3 sampai 4 juta ton selesai. Provinsi lainnya nanti itu produksinya untuk cadangan, dalam waktu dekat paling lambat 3 tahun kita swasembada lagi kenapa? Karena dulu kita pernah swasembada 3 kali yaitu 2017, 2019, 2020 atas arahan Bapak Presiden Republik Indonesia," ujarnya.
Nantinya, pompa-pompa itu bakal dikelola oleh Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Pangdam IV/Diponegoro Mayjen Deddy Suryadi menyatakan akan terus memantau agar penggunaan pompa tersebut tepat sasaran.
"Sekarang tinggal tanggung jawab kami yang ada di wilayah bagaimana yang disampaikan tadi Pak Mentan tepat sasaran sehingga sosialisasi nanti yang akan disampaikan oleh Babinsa, Bhabinkamtibmas yang ada di lapangan. Itu adalah tanggung jawab kami untuk menjembatani apa yang menjadi prioritas dari Pemerintah Pusat," katanya.
(rih/dil)
