Jokowi Serahkan 2.000 Sertifikat Tanah: Yang Mau 'Menyekolahkan' Silakan

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, menyerahkan 2.000 sertifikat tanah kepada masyarakat Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Penyerahan sertifikat dilakukan di GOR Premium Pertamina, Cilacap, hari ini.

Pantauan detikJateng, Selasa (2/1), Presiden Jokowi tiba pukul 10.57 WIB dengan didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi. Agenda ini maju sekitar 1 jam dari yang sudah dijadwalkan.

Dalam sambutannya, Menteri Hadi Tjahjanto menjelaskan sertifikat yang diserahkan kali ini terdiri dari 1.122 sertifikat hasil program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap dan Banyumas. Serta 878 sertifikat hasil redistribusi tanah kepada masyarakat di Kabupaten Cilacap yang bersumber dari Tanah Timbul.

"Sertifikat redistribusi tanah yang diserahkan kali ini merupakan yang pertama kali dilakukan di seluruh Indonesia yang merupakan bersumber dari Tanah Timbul," kata Hadi saat sambutan, Selasa (2/1).

Dari data yang dirilis Kementerian ATR/BPN Desa Ujunggagak, Kecamatan Kampung Laut, Kabupaten Cilacap menjadi salah satu lokasi redistribusi tanah tahun 2023. Obyek Tanah Objek Reforma Agraria (TORA) yang berasal dari tanah timbul seluas 86,14 hektare dan telah dimanfaatkan sebagai permukiman dan pertanian.

Desa Ujunggagak memiliki beberapa potensi penataan akses yang dapat dikembangkan, yaitu sektor perikanan berupa budi daya ikan bandeng, sektor peternakan berupa peternakan domba garut dan kambing lokal, sektor usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berupa kerajinan piring anyaman, produksi udang kering, dan produksi gula merah dari pohon kelapa.

Dalam sambutannya, Presiden Jokowi menjelaskan pada saat awal ia menjabat, Kementerian ATR/BPN dalam setahun hanya mengeluarkan 500 ribu sertifikat. Kemudian ia menginginkan agar pembagian sertifikat tanah bisa diperbanyak.

"Bapak-ibu mau kalau harus nunggu 160 tahun untuk pegang sertifikat. Sebab jika saya hitung kalau kita hanya kejar 500 ribu butuh waktu 160 tahun baru bisa dapat sertifikat seluruhnya," kata Jokowi.

Jokowi kemudian meminta agar Kementerian ATR/BPN bisa menyelesaikan pembagian sertifikat kepada masyarakat lebih cepat.

"Saya perintahkan dari yang tadinya setahun 500 ribu sekarang jadi 10 juta sertifikat per tahun. Sampai sekarang sudah 101 juta yang sudah diserahkan," terangnya.

Jokowi menambahkan, jika tidak terkendala pandemi COVID-19, pada masa pemerintahannya target itu bisa selesai seluruhnya. Namun karena terhalang pandemi, target diperkirakan bisa selesai tahun 2025.

"Perkiraan saya kalau tidak ada COVID itu bisa rampung. Tahun 2025 mungkin bisa selesai. Yang menyelesaikan biar presiden baru," jelasnya.

Jokowi juga mempersilakan bagi masyarakat yang akan menggunakan sertifikat untuk pinjam di bank. Namun harus dengan perhitungan yang matang dan untuk modal usaha.

"Kalau yang mau menyekolahkan silakan nggak apa-apa. Saya titip kalau mau dipakai jaminan tolong dihitung dahulu. Bisa nyicil nggak bulanannya. Saya titip hati-hati pegang sertifikat ini. Dihitung betul. Jangan sampai keliru menghitung. Semuanya dipakai usaha dan kerja. Jangan sampai ada yang dibelikan mobil, sepeda motor, tv, yang itu barang-barang kemewahan. Kalau sudah lunas, dapat untung ditabung silakan. Baru dibelikan mobil," pungkasnya.