Sudah Capai 27 Ribu, Jokowi Minta Kementerian Setop Bikin Aplikasi Baru

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara di Ecosperity Week di Singapura. (Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden) — Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjadi pembicara di Ecosperity Week di Singapura. (Foto: Kris/Biro Pers Sekretariat Presiden)

Solo -

Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas menyebut saat ini terdapat sekitar 27 ribu aplikasi layanan pemerintah yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga. Azwar Anas mengungkap permintaan Presiden Jokowi untuk menyetop pembuatan aplikasi baru agar tak menyulitkan masyarakat.

Dilansir detikFinance, Jokowi justru ingin pelayanan publik dapat direalisasikan dalam satu aplikasi saja agar masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan pemerintah. Hal ini sejalan dengan ditekennya Perpres Nomor 132 Tahun 2022 tentang Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Nasional (SPPBE).

"SPPBE ini bukan membangun aplikasi baru. Presiden beri arahan tidak lagi boleh membangun aplikasi baru," ujar Menteri PAN-RB Abdullah Azwar Anas usai melakukan rapat terbatas soal Percepatan Layanan Digital, Senin (12/6/2023) seperti dilansir detikFinance.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Azwar Anas mengatakan saat ini sudah ada 27 ribu aplikasi layanan pemerintah yang tersebar di seluruh Kementerian dan Lembaga.

"Sekarang itu lebih dari 27 ribu aplikasi, sehingga bayangkan rakyat susah bangun akun satu-satu untuk dapat pelayanan digital. Dengan SPBE ini maka di-interoperabilitaskan," kata Anas.

Dia melanjutkan Jokowi telah meminta Kementerian Koordinator untuk mengakomodasi audit hingga klasifikasi aplikasi yang tumpang tindih. Targetnya, pengintegrasian aplikasi ini akan kelar bukan Oktober 2023 mendatang.