.webp)
Warga Dusun Tegalrejo, Kalurahan Tamanmartani, Kapanewon Kalasan, Kabupaten Sleman, yang terdampak proyek Tol Jogja-Solo mendapat uang ganti rugi (UGR). Pemerintah mengucurkan UGR total mencapai Rp 136 miliar.
"Jumlah anggaran yang dikeluarkan sore hari ini sebanyak Rp 136 miliar. Insyaallah hari ini selesai," kata Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Hadi Tjahjanto, Kamis (11/5/2023) dilansir detikFinance.
Hadi hadir langsung saat penyerahan UGR secara simbolis kepada enam orang perwakilan warga pemilik tanah. UGR itu diserahkan kepada total 84 Kepala Keluarga (KK).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Adapun jumlah bidang yang terkena dampak dari pembangunan proyek strategis nasional (PSN) khusus Seksi I Tol Solo-Jogja ini ada sebanyak 104 bidang, yang terdiri atas 73 bidang berbentuk pekarangan dan 31 bidang berbentuk bangunan dan tanaman, dengan luas terdampak ± 24.888 m2.
"Jumlah bidang yang terkena proyek strategis nasional (PSN) khusus di Seksi I sebanyak 104 bidang dan dibayarkan kepada 84 warga. Dan sore hari ini semua selesai," jelas Hadi.
Sementara untuk besaran uang ganti rugi per KK bervariasi. Ada yang mencapai belasan miliar satu KK.
"Kita lihat bervariasi ada yang Rp 18 miliar, Rp 11 miliar, ada yang Rp 5,7 miliar. Ini yang paling kecil yang barusan saya tanya ada yang Rp 1 miliar," kata Hadi.
"Itu pun mereka merasa bahwa ganti ini ganti untung, bukan ganti rugi. Karena setelah dikalkulasi kalau dulu dijual tanpa adanya proyek itu mungkin tidak sebesar ini (harga jual)," lanjutnya.
Sementara itu, Direktur Utama PT Jogjasolo Marga Makmur (JMM), Suchandra Hutabarat mengatakan di Kalurahan Tamanmartani jumlah bidang yang sudah dibayarkan sebanyak 1.834 bidang dengan total yang digelontorkan sebesar Rp 2,4 triliun. Sementara untuk anggaran ganti rugi yang diperlukan untuk keseluruhan Seksi I mencapai Rp 10,4 triliun.
"Anggaran LMAN untuk tahap I ini kita sudah realisasi Rp 8,2 triliun. Untuk yang tahap pertama sampai dengan sini. Di sini ada kenaikan harga, jadi real-nya nanti Rp 10,4 triliun. Jadi nanti kita ada kekurangan Rp 2,2 triliun. Kita sudah koordinasi dengan LMAN dan Kemenkeu, dalam waktu dekat akan kita dapat tambahan untuk anggaran pembebasan lahan," jelasnya.
(rih/ahr)
