.webp)
Menurut Lembaga Survei Indonesia (LSI), mayoritas responden dalam survei bertema 'Kondisi Ekonomi' menolak kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM). Dalam survei yang diselenggarakan pada 13-21 Agustus 2022 itu, 58,7% dari 1.220 responden menolak kenaikan harga BBM walaupun itu akan menambah utang.
"Hampir 60% (58,7%) masyarakat menyatakan sebaiknya BBM tidak usah dinaikkan, walaupun itu akan menambah utang. Jadi kalau kebijakan menaikkan harga BBM itu bukan kebijakan yang populer, saya kira nanti kita lihat apakah keputusan pemerintah menaikkan harga BBM, terutama Pertalite dan solar nanti punya efek negatif terhadap kepuasan terhadap kinerja presiden. itu baru bisa kita lihat beberapa waktu ke depan," kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan dalam jumpa pers virtual, Minggu (4/9/2022), dikutip dari detikNews.
"Meski harga bahan bakar dunia saat ini mengalami peningkatan, tapi pemerintah harus berupaya agar harga bahan bakar tidak dinaikkan, termasuk jika harus menambah utang," imbuh Djayadi.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Djayadi mengatakan, 1.220 responden itu dipilih secara acak menggunakan metode multistage sampling dengan margin of error ±2,9% dan tingkat kepercayaan 95%. Wawancara dilakukan secara tatap muka dengan pewawancara yang telah dilatih.
Dalam survei itu, para responden ditanya pendapat mana yang lebih sesuai dengan pendapat Ibu/Bapak sendiri tentang harga BBM dinaikkan untuk mengurangi beban APBN versus tidak dinaikkan meski harus menambah utang.
Hasil survei itu, 58,7% responden menolak kenaikan BBM. Meski begitu, Djayadi menyebut ada 26,5% masyarakat yang setuju dengan kenaikan harga BBM karena harga BBM di dunia yang mengalami peningkatan. Sementara itu, 14,8% masyarakat memilih tidak tahu atau tidak menjawab terkait pertanyaan tersebut.
Survei ini dilaksanakan sebelum pemerintah memutuskan kenaikan harga BBM pada Sabtu (3/9). Presiden Jokowi pun buka suara soal kenaikan harga BBM subsidi.
"Mestinya uang negara itu diprioritaskan untuk subsidi masyarakat yang kurang mampu dan pemerintah saat ini harus buat keputusan dalam situasi sulit. Ini adalah pilihan terakhir pemerintah, yaitu mengalihkan subsidi BBM," kata Jokowi dikutip dari keterangan Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden, Sabtu (3/9).
"Sehingga harga beberapa jenis BBM yang selama ini dapat subsidi akan mengalami penyesuaian," kata Jokowi, dikutip dari detikNews.
(dil/dil)
