.webp)
Kepastian tempat tinggal bagi 535 kepala keluarga (KK) yang terdampak pembangunan Bendung Karangnongko menjadi salah satu persoalan penting yang perlu segera dituntaskan. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora mendorong percepatan pembangunan bendung di sisi wilayah Blora sekaligus menyiapkan langkah penanganan warga, termasuk menjajaki kemungkinan skema transmigrasi lokal.
Bagi ratusan keluarga tersebut, pembangunan Bendung Karangnongko bukan sekadar proyek infrastruktur. Mereka juga menghadapi persoalan mendasar mengenai tempat tinggal baru dan keberlanjutan kehidupan setelah harus meninggalkan permukiman yang selama ini ditempati.
Karena itu, Bupati Blora, Arief Rohman mendorong agar percepatan pembangunan berjalan beriringan dengan penyelesaian persyaratan administrasi dan koordinasi lintas kementerian untuk menangani masyarakat terdampak.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Salah satu langkah yang didorong adalah percepatan persetujuan pelepasan kawasan hutan yang masuk dalam area genangan bendung. Hal itu disampaikan Arief saat bertemu Direktur Jenderal Planologi Kehutanan Kementerian Kehutanan (Kemenhut), Ade Tri Ajikusumah, Selasa (20/10).
Dalam pertemuan tersebut, Arief menyampaikan bahwa proses pengajuan pelepasan kawasan hutan telah sampai di meja Menteri Kehutanan dan kini tinggal menunggu persetujuan.
"Sekarang tinggal menunggu tanda tangan Bapak Menteri. Tahapan lainnya sudah selesai," ujarnya dalam keterangan tertulis, Jumat (23/10/2026).
Kawasan hutan yang diajukan untuk dilepaskan berada di area genangan, bukan di lokasi konstruksi bangunan utama bendung. Penyelesaian persetujuan tersebut menjadi salah satu tahapan yang diharapkan dapat mendukung kelanjutan pembangunan Bendung Karangnongko.
Selain mendorong percepatan proses administrasi, Arief meminta agar pembangunan bendung di sisi wilayah Blora juga dipercepat. Dengan demikian, penyelesaian proyek dapat berjalan seiring dengan penyiapan langkah penanganan bagi masyarakat yang terdampak.
Berdasarkan data yang disampaikan, pembangunan Bendung Karangnongko mencakup 1.037 bidang tanah yang tersebar di lima desa. Wilayah tersebut meliputi Desa Mendenrejo sebanyak 17 bidang, Ngrawoh 328 bidang, Nginggil 177 bidang, Nglebak 372 bidang, dan Megeri 143 bidang.
Dari cakupan tersebut, sebanyak 535 KK tercatat terdampak dan harus direlokasi. Desa Ngrawoh dan Desa Nginggil menjadi perhatian karena termasuk wilayah dengan jumlah penduduk terdampak cukup besar.
Besarnya cakupan lahan dan jumlah keluarga yang terdampak menunjukkan bahwa penanganan pembangunan bendung tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis dan administrasi. Penyiapan lokasi relokasi serta keberlanjutan kehidupan masyarakat juga perlu menjadi bagian dari koordinasi antarpemerintah.
Bagi warga terdampak, kepastian mengenai lokasi tempat tinggal baru menjadi hal penting dalam menghadapi proses relokasi. Karena itu, pemerintah daerah perlu mengoordinasikan langkah penanganan bersama kementerian terkait agar kebutuhan masyarakat dapat dibahas secara menyeluruh.
Transmigrasi Lokal
Salah satu opsi yang akan dibahas lebih lanjut adalah kemungkinan penerapan transmigrasi lokal bagi warga terdampak. Pemkab Blora akan mengoordinasikan persoalan tersebut dengan Kementerian Transmigrasi (Kementrans) sesuai arahan Arief.
Ade Tri Ajikusumah juga menyarankan agar Pemkab Blora berkonsultasi dengan Kementrans untuk membahas kemungkinan skema tersebut secara lebih lanjut.
Pembahasan tersebut diperlukan untuk menjajaki skema relokasi yang sesuai, termasuk kemungkinan lokasi penempatan dan mekanisme pelaksanaannya. Namun, transmigrasi lokal masih sebatas opsi yang memerlukan pembahasan lebih lanjut bersama kementerian terkait.
Selain itu, Pemkab Blora mendorong agar penanganan warga menjadi perhatian seiring percepatan pembangunan Bendung Karangnongko. Dengan koordinasi lintas kementerian, diharapkan penyelesaian tahapan pembangunan dapat berjalan beriringan dengan upaya menyiapkan kepastian tempat tinggal bagi keluarga yang terdampak.
Sebagai informasi, dalam pertemuan tersebut, Arief didampingi Ketua DPRD Blora Mustopa, Wakil Ketua DPRD Blora Lanova Chandra, serta organisasi perangkat daerah (OPD) teknis terkait.
