.webp)
Dinas Sosial (Dinsos) Jawa Tengah menyatakan beberapa kali menerima aduan soal pengelompokan data kesejahteraan masyarakat atau desil. Dari hasil asesmen Dinsos, ada beberapa kejadian peringkat desil itu tidak sesuai dengan kondisi nyata.
Pelaksana Harian Kepala Dinas Sosial Jateng, Isriadi Widodo, mengatakan permasalahan angka desil merupakan hal yang kompleks dan melibatkan banyak pihak. Penentuannya berada di tingkat pusat.
"Memang cukup kompleks dan ini memang banyak hal yang membutuhkan proses pengkajian baik dari BPS dengan berbagai kementerian terkait. Jadi ini murni ada di pusat. Kami yang di daerah paling nanti membantu menjembatani, mengkomunikasikan," kata Isriadi kepada wartawan di Kantor Gubernur Jateng, Rabu (26/8/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Isriadi menyebut angka desil erat kaitannya dengan pemberian bantuan sosial (bansos). Oleh sebab itu, masyarakat diminta terbuka agar bantuan dapat tepat sasaran.
"Yang jelas memang butuh keterbukaan masyarakat untuk memberikan data yang sebenar-benarnya. Karena memang anggaran negara terbatas," ujar Isriadi.
Baca juga: Suasana Terkini Demo Mahasiswa Semarang Raya |
"Kalau pemberian bansos tidak disesuaikan dengan kondisi kebutuhan di masyarakat memang anggaran pemerintah enggak akan cukup gitu. Sehingga butuh ada prioritas siapa yang berhak untuk diintervensi dan skala prioritas itu diperlukan melalui desil ini," imbuhnya.
Isriadi mengakui masih ada penilaian desil yang kurang tepat di masyarakat. Namun ia menyebut pihaknya tidak bisa langsung untuk mengubah angka desil tersebut.
"Barangkali masih banyak yang masih penilaiannya belum tepat itu butuh proses dan butuh kajian di tingkat pusat. Kami tidak bisa terlibat langsung di situ," ucap Isriadi.
Saat ditanya mengenai jumlah ketidaksesuaian angka desil di Jateng, Isriadi belum bisa menjawab. Pihaknya belum memiliki data pasti terkait hal tersebut.
"Kami enggak, belum sampai ke sana, saya dan di provinsi ini. (Ada ribuan?) saya belum ada, belum, belum bisa menyimpulkan itu ya ketidaksesuaiannya," kata Isriadi.
Kendati demikian, Dinas Sosial Jateng kerap menerima sejumlah aduan angka desil tidak sesuai dan tetap melakukan pengecekan ke lokasi. Hasilnya memang ditemukan ada ketidaksesuaian di lapangan.
"Memang kita beberapa kali juga menemukan aduan-aduan yang tidak sesuai, terus kita juga melakukan survei di lapangan dengan potensi sumber daya manusia sosial yang ada di desa maupun di kecamatan bahkan panti-panti," ujar Isriadi.
"Kami manakala ada laporan-laporan dari masyarakat pasti kami juga akan mengasesmen datang ke lokasi. Ada beberapa yang memang kejadian tidak sesuai dengan kondisi senyatanya," tambahnya.
Isriadi mencontohkan satu kasus ketidaksesuaian angka desil karena data belum mutakhir yang pernah ditangani oleh pihaknya. Setelah data dimutakhirkan, keluarga tersebut dapat menerima bansos.
"Salah satu contoh dulu dia punya rumah yang cukup bagus, tapi istrinya sakit berat dan kemudian butuh biaya berobat yang tidak sedikit. Akhirnya rumah itu terjual, tapi si pembeli ini masih memperkenankan yang bersangkutan untuk tetap tinggal di rumah tersebut. Padahal dia masih punya seorang anak yang kondisi disabilitasnya butuh pengobatan intens sehingga butuh biaya besar," tutur Isriadi.
"Dia hanya bekerja sebagai penjual air isi ulang dan ada satu disabilitas netra yang numpang di KK tersebut. Kemarin juga alhamdulillah kita coba untuk mutahirkan dan menyampaikan terima kasih bahwasanya kondisi saat ini ada apa bansos yang bisa yang bersangkutan terima," sambungnya.
Isriadi menjelaskan, pengecekan desil dan bansos dapat diakses melalui aplikasi Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Masyarakat juga bisa bertanya dan melapor kepada pendamping Program Keluarga Harapan (PKH) di tingkat kecamatan.
"Kalau itu dicek bansosnya pasti ada di DTSEN ya. Itu cuma kadang-kadang masyarakat kan karena tidak tahu proses di aplikasinya, itu bisa datang ke pendamping PKH di kecamatan," kata Isriadi.
Isriadi juga membeberkan bahwa keterlibatan masyarakat dalam aktivitas pinjaman online (pinjol) dan judi online (judol) juga dapat menentukan angka desil. Namun ia belum bisa memastikan berapa banyak warga Jateng yang terlibat dalam aktivitas tersebut.
"Pinjol, judol yang kami ketahui itu juga berpengaruh kepada penentuan Desil. Jadi kepastiannya kita juga ini posisi data ada di BPSnya," pungkas Isriadi.
