.webp)
Perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan sederet aspirasi saat bertemu dengan pimpinan DPR RI di Ruang Abdul Muis, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, hari ini. Di antaranya meminta regulasi untuk kreator konten media sosial.
Dilansir detikNews, pertemuan ini dihadiri Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal, Sari Yuliati hingga Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Andre Rosiade.
Dalam pertemuan tersebut, Pengurus Pusat Lembaga Bantuan Hukum Gerakan Pemuda Ansor, Lukman Hakim, yang disebut sebagai perwakilan Forum Komunikasi Rakyat Pati menyampaikan sejumlah poin ke DPR RI.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Saya juga ikut tergerak bagaimana masyarakat Pati ini kembali pulih. Saya kira selama ini, selama satu tahun sakit, Pak. Sakit sekali. Di media sosial yang digoreng-digoreng yang kebenarannya saya kira nggak sesuai yang ada di lapangan," ujar Lukman dalam pertemuan di Gedung DPR RI, Senin (24/8/2026).
Lukman mengatakan ada sejumlah komunitas yang tergabung dari Forum Komunikasi Rakyat Pati ini, di antaranya LDII, Pemuda Pancasila, tokoh nelayan hingga perempuan.
"Yang pertama, poin yang akan kami sampaikan terkait dengan percepatan pengesahan RUU Perampasan Aset, Pak. Sampai sejauh mana Bapak-bapak, Ibu-ibu Wakil Ketua DPR RI hari ini, walaupun sebenarnya ada di Komisi III, paling tidak biar kami tahu sampai sejauh mana pembahasannya. Itu poin yang pertama," kata dia.
Lukman juga menyoroti soal kondisi Pati belakangan yang menurutnya kurang kondusif.
"Sudah satu tahun kami diacak-acak, di media sosial yang nggak tahu kebenarannya, yang masih disangsikan kebenarannya. Kami menuntut ketegasan. Seperti contoh, sebelum tanggal 13 kemarin, sound horeg itu di tengah alun-alun, Pak, sampai jam 00.00 malam, kami resah. Kedua, kantor DPRD diacak-acak sampai malam. Ada apa ini?" ucap dia.
Lukman juga meminta ada regulasi yang mengatur kreator konten membahas kondisi Pati.
"Terus selanjutnya ada poin yang ketiga. Perlu adanya sebuah regulasi. Mungkin ini di Komisi I ya kaitan dengan, apa namanya, media sosial, konten-konten kreator. Jadi gorengannya itu sampai media resmi kalah, Pak. Hoaks-hoaksnya luar biasa," kata Lukman.
"Padahal yang ada di lapangan mereka-mereka paling 10 orang, 7 orang. Tapi ketika sudah konten kreator ini sudah bermain, jadi seolah-olah-olah ini Pati jelek. Selalu negatif, selalu negatif. Kami perlu adanya sebuah regulasi yang mengatur itu. Sampai media yang berizin pun kalah secara pemberitaan. Nggak akan didengar gitu," imbuh dia.
Sementara itu perwakilan nelayan Pati, Agung, menyebut kondisi di Pati berdampak ke pekerjaannya.
"Nelayan Kabupaten Pati sangat terasa dampaknya. Dari investor-investor yang akan masuk, semuanya ketakutan akan Kabupaten Pati. Mohon dari bapak semuanya perwakilan kita, minta turun ke lapangan, turun ke Pati. Lihat ini Pati," kata Agung.
"Keadaan Pati yang sebetulnya cinta damai, ramah, ingin kita kondusif semuanya. Tapi dengan adanya segelintir orang yang mengatasnamakan rakyat Pati, membuat kita sangat-sangat tidak beradab," sambungnya.
