Boyolali Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla

Boyolali Tetapkan Status Siaga Darurat Bencana Kekeringan dan Karhutla

Jarmaji - detikJateng
Jumat, 21 Agu 2026 13:57 WIB
Ilustrasi kekeringan ekstrem
Ilustrasi kekeringan. (Foto: The Cool Down)
Boyolali -

Bupati Boyolali, Agus Irawan mengeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan tahun 2026. Dalam SK bernomor 100.3.3.2/487 tahun 2026 itu disebutkan ada 11 Kecamatan yang mengalami kekeringan. Meliputi Kecamatan Ampel, Gladagsari, Cepogo, Selo, Musuk, Tamansari, Andong, Kemusu, Wonosamodro, Wonosegoro dan Juwangi.

"Bupati sudah mengeluarkan SK tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan Kabupaten Boyolali tahun 2026," ujar Plt Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Boyolali, Ari Wahyu Prabowo, ditemui usai Rakor Penanganan Bencana Kekeringan dan Kebakaran Hutan dan Lahan di Ruang Merbabu, Kantor Bupati Boyolali, Jumat (21/8/2026).

Sedangkan daerah yang rawan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla), terdapat 9 kecamatan. Yakni Kecamatan Cepogo, Gladagsari, Selo, Musuk, Tamansari, Juwangi, Kemusu, Wonosegoro dan Wonosamodro.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Penetapan status siaga darurat tersebut dalam rangka penanganan keadaan darurat bencana kekeringan dan karhutla. Berlaku sejak 21 Juli hingga 31 Oktober 2026 dan diperpanjang maupun dicabut, berdasarkan kebutuhan pelaksanaan penanganan darurat bencana.

ADVERTISEMENT

Menurut Ari, seiring dengan dikeluarkannya SK tentang penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan Karhutla itu, Pemkab Boyolali juga membuka Pos Komando. Posko penanganan darurat bencana kekeringan dan Karhutla itu berada di BPBD Boyolali.

"Iya, seiring dengan adanya SK penetapan status siaga darurat bencana kekeringan dan Karhutla itu juga dibuka Posko di BPBD," jelas Ari.

Dijelaskan Ari, Pemkab Boyolali telah menyiapkan anggaran untuk bantuan air bersih kepada warga yang mengalami kekeringan. Anggaran yang dipatok dalam APBD murni 2026 sebesar Rp 134 juta. Anggaran sebesar itu untuk 250 tangki.

"Ini sudah keluar (terpakai untuk droping air bersih) baru 100-an tangki," ungkap dia.

Anggaran tersebut jika kurang, lanjut Ari, untuk pemenuhan kebutuhan droping air bersih ke masyarakat nanti akan dianggarkan di APBD perubahan 2026.

Dikemukakan pula, dalam droping air bersih ini tidak hanya dilakukan oleh Pemkab Boyolali saja. Namun juga bekerja sama dengan instansi lain, komunitas dan elemen masyarakat.

"Kalau mengandalkan dari Pemkab saja tidak cukup. Kita kolaborasi dengan komunitas dan lainnya. Banyak juga dari masyarakat yang langsung turun memberikan bantuan dan ini tidak tercatat," imbuhnya.

Hingga saat ini, beber Ari, sudah sebanyak 1,488 juta liter air bersih yang telah disalurkan ke masyarakat. Tersebar di 29 desa di 10 kecamatan.



(aku/apl)

Anda menyukai artikel ini

Artikel disimpan

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 

Belum ada komentar.
Jadilah yang pertama berkomentar di sini

Hide Ads