.webp)
DPD Golkar Jawa Tengah (Jateng) bakal berkonsultasi dengan DPP Golkar terkait kemungkinan pemberian pendampingan hukum kepada Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) KPK.
Diketahui, dalam Pilkada Pemalang 2024, Anom Widiyantoro diusung oleh Partai Golkar dan berpasangan dengan wakilnya, Nurkholes.
Ketua DPD Partai Golkar Jateng, Muhamad Saleh, mengatakan terkait kemungkinan pendampingan hukum terhadap Anom belum diputuskan. DPD Golkar Jateng akan terlebih dahulu berkonsultasi dengan DPP Partai Golkar.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Terkait persoalan pendampingan hukum kami akan konsultasikan dengan DPP Golkar," kata Saleh melalui pesan singkat, Selasa (29/7/2026).
Ia juga mengaku, hingga kini belum mengetahui secara rinci perkara yang menjerat Bupati Anom tersebut. Pihaknya masih menunggu penjelasan resmi dari KPK.
"Kami belum tahu secara detail kasus Pemalang ini, sambil menunggu jumpa pers resmi dari KPK seperti apa duduk persoalannya,"
Saleh menambahkan, pihaknya juga belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh mengenai OTT tersebut lantaran belum mengetahui secara pasti perkara yang sedang ditangani KPK.
"Terkait OTT ini kami tidak tahu persis persoalannya, sehingga ini menjadi introspeksi bagi kami," ucapnya.
Seperti diberitakan sebelumnya, KPK total menangkap 21 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan sejak Selasa kemarin. Bupati Anom sendiri diciduk saat berada di Jakarta.
"Tim mengamankan sejumlah 21 orang. Yakni 5 orang diamankan di Jakarta, 15 orang di Pemalang, dan 1 orang di Purworejo," kata juru bicara KPK, Budi Prasetyo, melalui keterangan tertulis lewat pesan instan, Rabu (29/7/2026).
"Untuk 5 orang yang diamankan di Jakarta, saat ini sedang menjalani pemeriksaan secara intensif di Gedung Merah Putih KPK, salah satunya adalah Bupati Pemalang," tambah Budi.
