.webp)
Pemerintah Kota (Pemkot) Solo merekrut lulusan Program Profesi Guru (PPG) dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Sebelas Maret (UNS) untuk magang menjadi guru Tk hingga SMP. Hal itu dilakukan untuk menambah jumlah guru mengajar di Kota Solo.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Solo, Dwi Ariatno, mengatakan setiap bulannya ada 35-40 guru yang pensiun. Kondisi ini diperparah dengan kebijakan pemerintah pusat yang belum membuka penerimaan Aparatur Sipil Negara (ASN) baru serta larangan ketat merekrut guru honorer.
"Tantangan yang saat ini kita hadapi adalah pemenuhan SDM, karena setiap bulan di Kota Solo ini ada sekitar 35 sampai 40 guru yang masuk dalam usia pensiun. Hingga Desember 2026 nanti, total ada 250 guru yang akan purna tugas," kata Dwi ditemui di Kantor Dinas Pendidikan Kota Solo, Kamis (25/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Dwi mengungkapkan gelombang pensiun massal ini terus menggerus jumlah tenaga pendidik di Kota Solo. Kekurangan guru ini diprediksi akan mencapai puncaknya pada akhir tahun.
"Posisi kebijakan yang saat ini diatur dari kebijakan pusat harus dilaksanakan upaya penggantian dan pengisian ASN dan kemudian saat ini berkurang dan belum ada penggantinya. Tentu kami menunggu kebijakan dari pusat terkait dengan penggantiannya," ujarnya.
Di tengah menyusutnya jumlah guru, Pemkot Solo juga terikat aturan pusat yang tidak memperbolehkan sekolah negeri mengangkat tenaga honorer baru untuk mengisi kekosongan. Sementara di sisi lain, kepastian kuota seleksi ASN belum kunjung turun.
"Tuntutan kelas harus tetap berjalan, sedangkan tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer kembali. Kami masih menunggu kebijakan dari pusat terkait penggantiannya, tapi sampai hari ini belum mendapatkan kepastian," beber Dwi.
Selama masa magang hingga Desember 2026, para guru muda ini tidak bekerja cuma-cuma. Pemkot Solo memfasilitasi mereka dengan tunjangan transportasi sebesar Rp 75.000 per hari kedatangan.
"Lulusan PPG yang mengikuti program magang ini sebanyak 170 peserta. Selama mengikuti program magang, mereka akan mendapatkan insentif sebesar Rp 75 ribu per hari kedatangan," terangnya.
Lebih lanjut ia mengatakan, Wali Kota Solo, Respati Ardi menginstruksikan jajarannya untuk menaikkan insentif tersebut pada tahun anggaran berikutnya agar lebih layak.
"Tadi Mas Wali (Wali Kota) memerintahkan kalau memungkinkan tahun depan masih berjalan, diusulkan untuk dinaikkan. Setidaknya satu kali kedatangan Rp 100 ribu, sehingga bisa mendekati UMR," jelas Dwi Ariatno.
Melalui skema darurat ini, Pemkot Solo optimistis proses belajar mengajar di sekolah negeri tetap berjalan optimal dan mutu pendidikan di Kota Solo tetap terjaga meski di tengah keterbatasan regulasi pusat.
"Saat ini kita belum mendapatkan kepastian dan belum sampai dengan hari ini. Sedangkan tuntutan kelas harus berjalan ya karena memang tidak diperbolehkan untuk mengangkat honorer kembali. Jadi ini kami mencoba untuk membuat skema yang berbeda," ungkapnya.
Terpisah, Wali Kota Solo Respati Ardi menjelaskan langkah taktis ini untuk mengisi kekosongan guru di tingkat TK, SD dan SMP. Ia mengatakan keputusan ini diambil dalam menyiasati kendala perekrutan guru.
"Jadi ini menyiasati karena dari Pemerintah Pusat menutup ASN baru, walaupun kami punya tugas untuk tetap menyelenggarakan pendidikan. Maka dari itu, kami bekerja sama dengan FKIP UNS untuk program magang guru-guru muda lulusan PPG," kata Respati.
Lebih lanjut, Respati mengungkapkan bahwa guru-guru magang ini nantinya akan ditempatkan sesuai sekolah negeri yang membutuhkan tenaga pendidik. Selain agar mendapatkan pengalaman mengajar, lulusan PPG ini juga akan mendapatkan tunjangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Solo.
"Tunjangan ya, tunjangan transport. Ini namanya magang ya, ini pengalaman pertama. Jadi jangan sia-siakan, guru-guru muda yang hebat untuk Kota Solo. Jadi nanti dibagi sesuai penempatan guru-guru yang memang sudah ada yang pensiun dan lain-lain," pungkasnya.
