Mahasiswa Unsoed Geruduk Rektorat, Protes Pengiriman Delegasi ke Acara Wapres

Mahasiswa Unsoed Geruduk Rektorat, Protes Pengiriman Delegasi ke Acara Wapres

Anang Firmansyah - detikJateng
Senin, 22 Jun 2026 19:21 WIB
Sejumlah aliansi mahasiswa Unsoed Purwokerto menggelar aksi meminta transparansi pengiriman salah satu mahasiswa ke agenda kunjungan Wapres di gedung rektorat, Senin (22/6/2026).
Sejumlah aliansi mahasiswa Unsoed Purwokerto menggelar aksi meminta transparansi pengiriman salah satu mahasiswa ke agenda kunjungan Wapres di gedung rektorat, Senin (22/6/2026). Foto: Anang Firmansyah/detikJateng
Banyumas -

Sejumlah mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto menggeruduk kantor rektorat. Mereka menggelar aksi terkait dengan pemberangkatan salah satu mahasiswa yang mengikuti kunjungan kerja Wakil Presiden, Gibran Rakabuming Raka ke Indonesia Timur pada minggu lalu.

Mahasiswa menilai delegasi yang diberangkatkan tidak merepresentasikan sikap dan semangat perjuangan mahasiswa terkait program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam aksi ini aliansi mahasiswa juga membentangkan poster nada sindirian 'Duta Kampus atau Duta MBG Kopdes?'.

Presiden Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Unsoed, Azza Febra Pramudika, mengatakan aksi yang digelar merupakan bentuk akumulasi kekecewaan mahasiswa terhadap sikap kampus yang dinilai tidak melibatkan partisipasi mahasiswa secara memadai dalam proses penunjukan delegasi.

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

"Kami mengakumulasikan kemarahan dan kekecewaan karena melihat kemarin delegasi dari Universitas Jenderal Soedirman tidak merepresentasikan semangat perjuangan dari mahasiswa itu sendiri," kata Azza usai aksi Senin (22/6/2026) sore.

Menurutnya, mahasiswa menuntut agar ke depan setiap kebijakan yang berkaitan dengan representasi mahasiswa dalam agenda kenegaraan dilakukan melalui komunikasi yang transparan dan persetujuan dari mahasiswa.

ADVERTISEMENT

"Maka dari itu kami menuntut agar ke depannya hal-hal demikian bisa melibatkan partisipasi mahasiswa lewat bentuk persetujuan dan komunikasi yang komprehensif," ujarnya.

Azza menegaskan mahasiswa menolak segala bentuk kompromi politik dengan kekuasaan, terlebih saat sebagian mahasiswa tengah menyuarakan penolakan terhadap program MBG dan Koperasi Desa Merah Putih.

"Di saat mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman sedang berjuang untuk menolak MBG dan Koperasi Desa Merah Putih, kita menolak segala bentuk kompromi politik dengan kekuasaan. Tapi di saat yang sama Universitas Jenderal Soedirman justru gagal menunjukkan sikap politik yang jelas," tegasnya.

Mahasiswa juga meminta pimpinan kampus mengakui adanya kekeliruan dalam proses tersebut dan memastikan kejadian serupa tidak terulang kembali.

Meski Rektor Unsoed telah membacakan pernyataan sikap yang memuat sejumlah poin tuntutan mahasiswa, Azza menyebut pihaknya belum sepenuhnya puas dan akan terus melakukan pengawasan terhadap tindak lanjut yang dilakukan kampus.

"Kami pikir ini bukan ukuran keberpihakan kepada mahasiswa. Tentunya kami masih meninjau kembali bagaimana praktik-praktik yang terjadi nantinya. Kita akan mengawasi secara komprehensif," katanya.

Ia berharap komitmen yang telah disampaikan rektor tidak berhenti pada pernyataan semata.

"Apa yang dinyatakan oleh Pak Rektor hari ini jangan sampai dicederai kembali dengan agenda-agenda politik kuasa tanpa adanya transparansi kepada mahasiswa," imbuhnya.

Menanggapi tuntutan tersebut, Rektor Unsoed Akhmad Sodiq mengatakan pihak kampus telah mendengar seluruh masukan yang disampaikan mahasiswa dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi.

"Ada enam tuntutan tadi yang sudah kami dengarkan semua. Mudah-mudahan ini menjadi evaluasi bersama-sama," kata Sodiq.

Namun demikian, ia menegaskan posisi perguruan tinggi tetap berada dalam koridor tridarma perguruan tinggi, yakni pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

"Kalau saya, kebijakan berkaitan dengan MBG dan Merah Putih itu adalah kebijakan dari Jakarta. Kami di lingkungan perguruan tinggi melakukan riset, melakukan pengabdian masyarakat, dan sejenisnya. Jadi tidak keluar dari kerangka itu," jelasnya.

Terkait polemik pengiriman mahasiswa dalam agenda kunjungan kerja Wakil Presiden, Sodiq menjelaskan kampus menerima surat resmi dari Sekretariat Wakil Presiden yang berisi penunjukan mahasiswa untuk mengikuti kegiatan tersebut.

"Ada surat dari Sekjen. Perihalnya jelas sekali, yaitu penunjukan. Agendanya adalah kunjungan kerja Wakil Presiden," ujarnya.

Menurutnya, surat tersebut tidak menjelaskan secara rinci rangkaian kegiatan yang akan diikuti mahasiswa.

"Tidak dimunculkan di dalam surat. Yang namanya surat kan pendek, hanya kunjungan kerja. Dan kegiatan kunjungan kerja itu banyak sekali. MBG hanya salah satu kegiatan di satu wilayah saja," katanya.

Sodiq juga membantah anggapan bahwa mahasiswa yang diberangkatkan tidak menyampaikan kritik. Ia menyebut delegasi mahasiswa justru memberikan berbagai masukan berdasarkan kondisi yang mereka temui di lapangan.

"Hal yang disampaikan oleh adik kita yang dikirim sangat bagus. Memberikan masukan sesuai posisinya sebagai mahasiswa yang melihat kondisi di lapangan. Itu kemudian dibuat menjadi resume dan diberikan kepada Wakil Presiden," jelasnya.

Terkait enam poin pernyataan sikap yang dibacakan dalam forum bersama mahasiswa, Sodiq menegaskan hal tersebut merupakan sikap bersama antara pimpinan universitas dan mahasiswa.

"Ya, sikap bersama-sama. Bersama dengan mahasiswa. Tapi posisi kami tetap dalam koridor tridarma perguruan tinggi, tidak bisa melebihi dari itu," pungkasnya.

Pernyataan sikap tersebut sempat dibacakan Rektor Unsoed, berikut isinya:

  1. Kami menegaskan bahwa keterlibatan individu dalam kegiatan tersebut tidak dapat serta-merta dipahami sebagai representasi sikap mahasiswa Universitas Jenderal Soedirman maupun gerakan mahasiswa secara kolektif.
  2. Kami menolak segala bentuk kooptasi maupun kompromi politik yang menjadikan mahasiswa sebagai instrumen pencitraan kekuasaan di tengah berbagai persoalan bangsa yang hingga kini masih menuntut penyelesaian secara serius.
  3. Kami menolak dengan keras program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Merah Putih yang secara terang-terangan memangkas dana pendidikan, kesehatan, APBN dan pada akhirnya merugikan rakyat.
  4. Pernyataan ini tidak ditujukan untuk menghakimi atau menghukum. Kami tidak menyerang individu tertentu. Sikap kami diarahkan pada prinsip bahwa independensi gerakan mahasiswa harus dijaga dari segala bentuk kepentingan politik praktis yang dapat mengikis kepercayaan publik terhadap gerakan mahasiswa.
  5. Mendesak pihak Rektorat Universitas Jenderal Soedirman untuk menyampaikan klarifikasi dan pertanggungjawaban terbuka atas proses penunjukan dan keterlibatan mahasiswa dalam agenda kunjungan kerja bersama Wakil Presiden kepada sivitas akademika dan publik serta sikap rektor terhadap keberpihakan terhadap tuntutan mahasiswa pada program tersebut.
  6. Tidak akan adanya program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih ke Universitas Jenderal Soedirman.

Halaman 2 dari 2
(alg/apl)
Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads