.webp)
Sebanyak 27 Satuan Pelayanan Bergizi Gratis (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di Boyolali, diberhentikan sementara operasionalnya. Penghentian itu mayoritas disebabkan masalah pencairan dana.
Ketua Satgas MBG Kabupaten Boyolali, M Syawalludin, mengatakan jumlah SPPG di Boyolali yang sudah beroperasional di Boyolali saat ini ada 121. Kemudian yang proses persiapan operasional 19 SPPG dan yang masih proses pembangunan ada 54 SPPG.
"Jadi totalnya 194, dari jumlah penerima manfaat yang terlayani sekitar 284.117," kata Syawalludin, ditemui di gedung DPRD Boyolali, Kamis (18/6/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Diungkapkan Syawalludin, dari 121 SPPG yang telah beroperasi, saat ini terdapat 27 SPPG yang dihentikan sementara. Sebanyak 23 SPPG karena dananya belum dicairkan oleh Badan Gizi Nasional (BGN) atau dana dari BGN belum cair. Kemudian 4 SPPG distop operasionalnya terkait dengan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi syarat.
"Kemudian komposisi SPPG ini ada yang distop operasional. Dari 121 tadi (yang sudah operasional) ada yang disetop operasionalnya itu sejumlah 23 SPPG. Kemudian yang dihentikan operasionalnya karena IPAL itu ada 4 SPPG," ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Boyolali ini.
"Sehingga ada 23 yang disetop operasional tadi menyangkut proses pencairan top up dananya tidak dilakukan BGN. Artinya apa? (Dananya) Belum cair. Makanya dia setop. Pertimbangan-pertimbangan lain ya tentu yang tahu BGN. Karena itu top up menyangkut keuangan," sambung dia.
 Ketua Satgas MBG Kabupaten Boyolali/Sekda Boyolali, M Syawalludin. Foto: Jarmaji/detikJateng |
Syawalludin menyatakan, pihaknya saat ini masih menunggu kebijakan-kebijakan baru atau arahan-arahan dari BGN atau Pemerintah Pusat terkait MBG. Seperti rencana saat masa libur sekolah operasional SPPG akan dihentikan semua. Juga terkait rencana siswa SMA nantinya tidak mendapat MBG
"Kita menunggu, saat ini kita juga lagi monitor. Misalkan hari libur (Sekolah) nanti akan dihentikan untuk operasionalisasi SPPG. Kemudian ada informasi SMA enggak dapat (MBG) ini juga kami belum monitor. Cuma yang pasti, karena libur (sekolah) operasionalnya (SPPG) dihentikan, sambil informasi yang kami dapatkan kan ada evaluasi tata kelolaanya," jelas dia.
Terkait kebijakan moratorium SPPG baru, Syawalludin mengatakan, pihaknya akan berkoordinasi dengan Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG.
"Nah, itu nanti kami koordinasikan Korwilnya dulu. Sehingga memang jalur struktur itu sementara ini memang langsung dengan BGN, sama korwilnya," tegasnya.
Apakah SPPG yang masih proses pembangunan itu masih diakomodir atau tidak. Atau kemudian disetop dan sebagainya. Pihaknya mengaku harus mempertimbangkan dari dua sudut pandang. Dari kebijakan tata kelola maupun dari pihak masyarakat yang telah mengeluarkan biaya untuk membangun SPPD tersebut.
"Jadi kita membiasakan melihat isu strategis secara makro, secara komprehensif, tidak hanya satu pihak saja," ucapnya.
Syawalludin menambahkan, pihaknya perlu segera melakukan rapat dengan Korwil SPPG.
"Sudahkah ada kebijakan-kebijakan baru yang menyangkut, proses evaluasi sampai dengan bagaimana penyempurnaan tata kelola SPG-nya," tambah Syawalludin.
"Saya ingin ke depan memang ada keterbukaan. Saya jujur aja ingin membangun keterbukaan dengan Korwil (SPPG Kabupaten Boyolali). Enggak boleh lagi tutup-tutupan dengan Mas Syawalludin. Artinya kalau ada masalah diselesaikan bersama," pungkasnya.
(apl/ahr)
