.webp)
Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Kabumian Kebumen sore ini. Dalam aksi damai ini, massa menyoroti sejumlah program pemerintah, baik di tingkat nasional maupun daerah.
Dalam aksi tersebut, massa mengusung sejumlah spanduk dan poster bertulisan sederet tuntutan. Suasana sempat memanas ketika massa berusaha merangsek masuk untuk menemui Bupati Kebumen, namun dicegah oleh aparat yang berjaga.
Setelah terlibat saling dorong dengan aparat, sebagian massa sempat mendobrak gerbang sambil berteriak memanggil nama bupati yang belakangan diketahui sedang keluar kota.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Selain menyampaikan aspirasi terkait kebijakan nasional, massa aksi juga membawa sejumlah tuntutan yang berkaitan dengan kondisi Kabupaten Kebumen. Dalam materi seruan aksi yang beredar, demonstran menyoroti berbagai persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah daerah.
Pada skala nasional, massa aksi menuntut evaluasi terhadap program pemerintah pusat. Massa juga mendorong pemerintah daerah menegakkan demokrasi secara lebih bermakna, menuntaskan persoalan kemiskinan di Kebumen, serta memprioritaskan kebijakan yang berpihak pada prinsip keberlanjutan lingkungan.
 Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sipil Kebumen menggelar aksi demonstrasi di depan Pendopo Kabumian Kebumen, Senin (15/6/2026). Foto: Rinto Heksantoro/detikJateng |
"Kita di sini membawa dua tuntutan, nasional dan lokal. Yang pertama kita berkomitmen untuk hapuskan MBG dan KDMP. Sebagai aliansi mahasiswa Kebumen dan masyarakat sipil menyatakan sikap untuk menghapus MBG dan KDMP kemudian supremasi sipil dikembalikan. BBM naik yang berdampak pada bahan pokok yang lain naik, transportasi naik, biaya kehidupan sehari-hari naik," kata korlap aksi, Anugerah Setyadi saat di temui detikJateng di sela aksi, Senin (15/6/2026).
Sementara itu Ketua PC PMII Kebumen, Sarif Hidayatullah, menyuarakan kritikan terhadap Pemkab Kebumen.
"Kita tak hanya membawa kepentingan nasional tapi juga lokal. Bupati benar-benar menjadi pembohong publik di mana banyak sekali narasi di medsos tapi tidak sesuai realitas. Terkait kemiskinan agar jangan hanya berhenti di angka, kemudian kasus kekerasan seksual. Kemudian kekecewaan kita dari berbagai diskusi, desas-desusnya itu demikian dengan logika yang diberikan Pak Wakil Bupati tadi bahwa dulu belum ada dapur karena tidak asa yang memiliki modal dan yang memiliki modal hanya beliau (bupati). Kita tahu semua, beliau itu bupati terkaya walaupun di kabupaten termiskin. Yang menjadi logis ketika beliau memiliki dapur (MBG) 100 lebih," ucapnya.
"Berangkat dari narasi kemiskinan bahwa salah satu penyebab kemiskinan adalah sentralisasi kekayaan. Bagaimana mau mengangkat kemiskinan sedangkan beliau ini penyebab kemiskinan itu sendiri," sambungnya.
Mereka juga mendesak pemerintah daerah memberikan pendampingan yang lebih serius terhadap penanganan kasus kekerasan seksual serta menunjukkan komitmen dalam mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh wilayah Kebumen.
Aliansi massa menegaskan bahwa kegiatan yang akan dilaksanakan merupakan aksi damai sebagai sarana penyampaian aspirasi masyarakat kepada pemerintah dan pemangku kebijakan.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Kebumen, Zaeni Miftah menuturkan bahwa tuntutan nasional nantinya akan disampaikan ke pusat. Sementara dengan tuntutan lokal termasuk salah satunya adalah tentang kepemilikan dapur MBG oleh keluarga Bupati pihaknya membenarkan. Namun untuk jumlahnya belum bisa memastikan.
"Awal mula berdirinya MBG itu di mana memiliki atau membangun dapur itu butuh modal dan tidak semua orang punya modal. Nah kemudian ibu Bupati dan keluarganya merasa bertanggung jawab dan terpanggil bagaimana menyukseskan program strategis nasional (PSN) ini. Kemudian Bupati dalam hal ini Pak Fuad (suami Bupati) yang sebenarnya tidak ada kaitannya dengan Bupati kemudian membuat dapur-dapur untuk kebutuhan PSN itu, saya tidak tahu persis jumlahnya. Untuk yang tuntutan nasional nanti kita sampaikan," kata Zaeni.
Karena tidak bisa menemui Bupati secara langsung, massa yang kecewa menyatakan akan kembali menggelar aksi di lain waktu. Massa kemudian menuju gedung DPRD dan menggelar orasi di depan pintu gerbang. Massa tidak diperbolehkan masuk menemui Ketua DPRD lantaran yang bersangkutan sedang tidak berada di tempat.
(dil/aku)
