.webp)
Wacana pembelajaran daring dipastikan dibatalkan. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti, mengungkap pembatalan pembelajaran daring ini didasarkan pada alasan pertimbangan akademik dan upaya penguatan pendidikan karakter di sekolah.
Dilansir detikEdu, Mu'ti menegaskan bahwa pembelajaran di sekolah akan dilaksanakan secara tatap muka seperti biasanya.
"Sesuai hasil rapat lintas Kementerian dan Pernyataan Pers Menko PMK pada 23 Maret, pembelajaran di sekolah dilaksanakan sebagaimana biasa (tatap muka)," kata Mu'ti saat dihubungi detikEdu, Rabu (25/3/2026).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Ia menyebut akan mengeluarkan Surat Edaran Menteri Dikdasmen terkait hal ini. Surat itu akan memuat berbagai hal soal pembelajaran di sekolah di tengah krisis global.
Aturan itu juga kemungkinan akan menjawab soal kekhawatiran akan learning loss jika sekolah kembali daring seperti pada saat pandemi COVID-19.
"Penjelasan lebih lanjut akan disampaikan dalam Surat Edaran Menteri Dikdasmen. Tunggu saja," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno juga menegaskan bahwa pembelajaran siswa tetap berlangsung tatap muka. Ini merupakan hasil koordinasi antara Menko PMK dengan Mendikdasmen dan Menteri Agama (Menag).
Pratikno menyebut memang sempat ada diskusi soal kemungkinan metode hybrid daring dan tatap muka. Namun, setelah rapat lintas kementerian disimpulkan bila pembelajaran daring tidak menjadi urgensi saat ini.
"Sebagaimana prioritas luar biasa Bapak Presiden kepada sektor pendidikan, mulai dari revitalisasi sekolah, Sekolah Rakyat, dan Sekolah Unggul Garuda, maka kita harus mempercepat peningkatan kualitas pendidikan secara umum, baik yang berada di bawah Kemendikdasmen, Kemenag, dan Kemendiktisainstek. Ini prioritas. Ini utama," kata Pratikno.
Pratikno juga mendukung keputusan Presiden Prabowo Subianto dalam upaya penghematan bahan bakar minyak (BBM). Ia menginstruksikan efisiensi di segala bidang.
Berbagai contoh langkah-langkahnya adalah memangkas dana perjalanan dinas nonesensial, optimalisasi pertemuan dan rapat dilakukan secara daring, dan penerapan flexible working arrangement (FWA) secara terukur.
"Pelayanan kepada masyarakat, peningkatan kualitas SDM, serta mendukung akselerasi pembangunan yang berkeadilan harus terus diperkuat dengan cara-cara yang lebih cerdas dan efisien," tegasnya.
