.webp)
Komisi Informasi Pusat (KIP) memutuskan salinan ijazah Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi) dalam pencalonan presiden pada 2014 dan 2019 merupakan informasi terbuka. Sehingga KPU diperintahkan untuk memberikan informasi tersebut.
Pengamat kebijakan publik Bonatua Silalahi, kemudian secara resmi mendapat salinan ijazah Jokowi tanpa sensor dari KPU RI, Senin (9/2/2026). Ijazah itu sempat ditunjukkan kepada awak media.
Kuasa hukum Jokowi, Yakub Hasibuan, mengatakan pihaknya tidak melihat adanya isu terkait putusan KIP yang meminta KPU membuka informasi salinan ijazah Jokowi kepada Bonatua.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Kalau kami melihatnya tidak ada isu sama sekali. Pertama Pak Jokowi bukanlah badan publik, dimana Pak Jokowi itu bukan menjadi pihak di KIP tersebut," kata Yakub, kepada awak media di Mapolresta Solo, Rabu (11/2/2026).
"Jadi yang dikatakan di situ salinan ijazah Pak Jokowi yang ada di KPU, itu diberikan salinannya kepada pemohon yaitu Pak Bonatua," tambahannya.
Yakub mengatakan, pihaknya justru senang dengan putusan tersebut. Sebab, hal itu bisa membuktikan pemenuhan persyaratan pencalonan Jokowi saat mendaftar menjadi Calon Wali Kota Solo, Gubernur DKI Jakarta, hingga Presiden.
"Kalau kami melihatnya senang, karena itu membuktikan Pak Jokowi telah memenuhi seluruh persyaratan ketika beliau mendaftar sebagai Kepala Daerah dulu, terus sebagai presiden pada saat ke KPU Pusat," terangnya.
Dia menegaskan, hal tersebut tidak akan merubah proses apapun atas pelaporan Jokowi ke Polda Metro Jaya terkait dugaan pencemaran nama baik dalam kasus ijazah palsu.
"Kami melihat tidak ada isu sama sekali, dan tidak akan mengubah apapun dari proses yang sedang berjalan," pungkasnya.
(alg/afn)
