.webp)
Permasalahan jarak yang jauh antara Kecamatan Mranggen dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Berahan Kulon menjadi perhatian serius Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Demak. Melalui kegiatan Penguatan Peran Bank Sampah di Kecamatan Mranggen, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) mendorong pengolahan sampah dilakukan lebih dekat dari sumbernya.
Sekretaris DLH Demak, Sudarwanto menjelaskan, volume sampah di Mranggen yang sangat besar membuat pengolahan di bank sampah menjadi kebutuhan mendesak.
"Kecamatan Mranggen itu penduduknya sekitar 157 ribu, berarti sehari sekitar 75 ton sampahnya. Ini kan luar biasa, kalau tidak ada pengolahan di sana, ya sudah sampah itu akan tercecer di mana-mana dan cost-nya juga tinggi (untuk mengangkut ke TPA)," ujar Sudarwanto, dalam keterangan tertulis, Kamis (4/12/2025).
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sudarwanto menambahkan, jauhnya jarak ke TPA membuat proses pengangkutan tidak efisien.
"Masyarakat Mranggen, Karangawen, itu kan jauh dari TPA. Tentunya pihak-pihak ketiga jasa pengambilan sampah itu kan jauh. Sampai di (TPA) Berahan Kulon itu paling enggak satu hari itu dua rit saja sudah sampai magrib," lanjutnya.
Sebagai langkah strategis, DLH membangun tempat pengolahan sampah baru di Desa Kebonbatur. Lokasi tersebut telah dilengkapi mesin insenerator dari CSR Bank Jateng.
"Solusinya kita harus mendirikan, harus membuat pengolahan di Kebonbatur untuk menjawab permasalahan sampah yang di wilayah Mranggen itu," ujar Sudarwanto.
"Alhamdulillah kita sudah mendapatkan alat insenerator yang bisa membakar sekitar 3-6 ton per hari dari CSR Bank Jateng yang difasilitasi oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi," tambahnya.
Dengan adanya fasilitas ini, beban pengangkutan sampah ke TPA diharapkan berkurang signifikan. Selain memperkuat bank sampah, DLH juga terus mendorong masyarakat agar tetap melakukan pengolahan mandiri dengan prinsip PPO (pugut, pilah, olah).
"Meskipun ada fasilitas seperti itu (tempat pengolahan sampah), tapi bagaimana caranya agar masyarakat bisa mempertahankan kearifan lokalnya untuk mengelola, memilah sampah dengan PPO atau pugut, pilah, olah," jelas Sudarwanto.
Ia juga menegaskan peran penting pemerintah desa dalam pengelolaan sampah.
"Desa harus menganggarkan dana desa untuk pengelolaan sampah di tingkat desa. Minimal, yang (sampah seperti) pampers selesaikan (pakai) insenerator. Kalau memang ada anggaran APBD ya kita beri APBD. Kalau memang tidak ada, banyak perusahaan-perusahaan yang pasti mau (bekerja sama)," kata Sudarwanto.
DLH menargetkan berbagai langkah tersebut membuat pengelolaan sampah di Mranggen lebih efisien dan mampu mengurangi beban biaya masyarakat.
(akn/ega)
