Bagikan Nomor HP, Wamentan Sudaryono Minta Petani Lapor Jika Kena Pungli

Wakil Menteri Pertanian RI, Sudaryono, membagikan nomor HP saat menghadiri panen raya dan percepatan tanam padi di Desa Ngolodono dan Desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo, Klaten. Wamen meminta masyarakat, terutama petani melaporkan jika ada pungli bantuan pemerintah.

"Tolong dicatat nomor HP saya. Kalau ada orang minta duit, atau pupuk nggak lancar, saluran rusak atau lainnya boleh WA saya," ungkap Sudaryono, Senin (1/12/2025) siang di hadapan petani saat panen raya di Desa Karangtalun, Kecamatan Karangdowo, Klaten.

Ditegaskan Sudaryono, bantuan pemerintah pusat mulai alat pertanian sampai benih semua diberikan gratis. Tidak ada yang namanya uang administrasi atau tebusan bantuan itu.

"Bantuan pemerintah, apakah itu benih, perbaikan irigasi, jalan usaha tani, traktor, alat mesin panen, alat semprot, pompa air dan lain-lain tidak dipungut biaya sepeserpun. Ke depan kalau ada orang ngaku pegawai kementerian pertanian, ngaku orangnya Dirjen, ngaku orangnya kepala dinas, dan lainnya minta uang jangan dikasih, kalau perlu difoto orangnya, laporkan," kata Sudaryono.

"Tidak boleh ada yang terima duit, nggak boleh karena itu bantuan gratis tis tis dari pemerintah," sambung Sudaryono sambil meminta peserta mencatat nomor HP-nya.

Pada kesempatan itu, Sudaryono menjelaskan Presiden RI Prabowo Subianto berkomitmen menyejahterakan petani. Masa jabatan yang baru satu tahun, masalah pupuk sudah dibereskan.

"Satu tahun urusan pupuk diberesi, urusan benih diberesi. Saluran irigasi akan diperbaiki semua di seluruh Indonesia, harga gabah panen dinaikkan Rp 6.500 per kilogram dan secara konsekuen dilaksanakan dibeli Bulog Rp 6.500," lanjut Sudaryono.

Anggaran Rp 12 triliun

Sudaryono menjelaskan dulu saluran irigasi, bendungan, saluran primer sampai tersier ada yang jadi kewenangan kabupaten, provinsi dan pusat tidak sinkron. Sekarang akan diubah.

"Dengan Pak Prabowo Presiden, urusan irigasi ini diubah. Kalau kabupaten tidak memperbaiki yang akan memperbaiki pemerintah pusat, kalau gubernur belum ada anggaran yang akan memperbaiki pemerintah pusat, dan sudah dianggarkan Rp 12 triliun, tahun depan juga Rp 12 triliun sampai lima tahun total Rp 60-100 triliun untuk perbaikan irigasi, sehingga swasembada pangan itu bisa kita capai," papar Sudaryono.

Dalam kunjungannya, rombongan Wamentan tidak hanya berdialog dan melihat operasional mesin pertanian tapi juga menyerahkan bantuan. Bantuan berupa benih padi, jagung dan ketela, traktor, kultivator, pompa, alat semprot, dan lainnya.

Sudaryono juga meminta petani dan masyarakat mendoakan presiden Prabowo Subianto sehat dan diberi kelancaran menjalankan tugas. Bahkan Sudaryono memimpin doa dengan membaca alfatihah.

Wakil Bupati Klaten, Benny Indra Ardianto, menjelaskan Klaten merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Tengah. Tahun ini target luas tanam cukup besar.

"Klaten mendapatkan target yang luar biasa, target luas tambah tanam yang cukup jauh dari kemarin yaitu seluas 90.213 hektare. Harapannya akhir tahun ini target ini bisa tercapai," jelas Benny.

"Tentu tanpa dukungan para petani kabupaten Klaten, kementerian pertanian, provinsi kita tidak mungkin mencapainya," imbuh Benny.

Sebelumnya diberitakan detikFinance, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman kembali memecat staf dari Direktorat Tanaman Pangan yang sengaja memungut uang dari petani untuk pengadaan alat mesin pertanian (Alsintan). Kejadian itu diketahui Amran dari saluran pengaduan Lapor Pak Amran.

Berdasarkan Lapor Pak Amran, terungkap modus seorang staf Kementerian Pertanian (Kementan) mengaku sebagai Direktur Jenderal Tanaman Pangan atau pengusaha, kemudian meminta uang kepada petani yang ingin memperoleh traktor. Staf tersebut dilaporkan meminta uang dari masyarakat yang ingin mendapatkan traktor, dengan nominal Rp 50-100 juta per alat.

"Ada pungutan Rp 50 juta sampai Rp 100 juta per traktor. Satu titik bahkan mencapai Rp 600 juta. Ini tidak manusiawi. Bantuan pemerintah itu gratis untuk rakyat," kata Amran konferensi di Kementerian Pertanian, Jakarta Selatan, Jumat (28/11).