.webp)
Keraton Solo akan menggelar prosesi jumenengan atau penobatan raja baru Paku Buwono (PB) XIV. Tanggal penetapan juga sudah dipilih.
Dalam undangan berkop Keraton Surakarta Hadiningrat yang diterima detikJateng, Jumenengan Hajad Dalem Jumengeng Dalem Nata Binayangkare S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XIV dilaksanakan hari Sabtu (15/11).
Jumenengan akan digelar pukul 08.00 WIB. Surat itu ditandatangani Gusti Kanjeng Ratu (GKR) Timoer Rumbaikusuma Dewayani sebagai putri tertua Paku Buwono (PB) XIII.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
"Njih leres (iya benar)," tutur Gusti Timoer saat dimintai konfirmasi, Rabu (12/11/2025).
Sebut Undangan yang Beredar Sah
Ia mengatakan, undangan yang beredar memang benar bahwa akan dilaksanakan Hajad Dalem Jumengeng Dalem Nata Binayangkare S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XIV. Ia mengatakan, Jumenengan sah dikeluarkan oleh panitia Jumengeng Dalem Nata Binayangkare Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat.
"Menanggapi berbagai pertanyaan dan konfirmasi yang masuk, kami menyampaikan bahwa surat resmi mengenai pelaksanaan Hajad Dalem Jumengeng Dalem Nata Binayangkare S.I.S.K.S. Pakoe Boewono XIV yang beredar adalah benar dan sah dikeluarkan oleh Panitia Jumengeng Dalem Nata Binayangkare Karaton Kasunanan Surakarta Hadiningrat," ungkapnya.
Pihaknya juga memohon doa dan restu serta dukungan masyarakat kota solo agar prosesi Jumenengan berjalan dengan lancar. Ia juga meminta penyambutan raja baru Keraton Solo disambut dengan suasana damai.
"Kami memohon doa restu dan dukungan seluruh masyarakat Surakarta serta rakyat Nusantara agar prosesi adat ini berjalan lancar, khidmat, dan penuh berkah. Mari kita sambut raja baru dengan suasana damai, rukun, adem ayem, dan penuh rasa hormat sebagaimana nilai-nilai luhur warisan Karaton Surakarta," ujar dia.
 Situasi Keraton Solo pada Kamis (6/11/2025) siang. Foto: dok. detikJateng |
Maha Menteri Tedjowulan Ngaku Belum Tahu
Adik PB XIII yang juga Maha Menteri KGPA Tedjowulan angkat bicara soal penobatan keponakannya, Putra Mahkota Keraton Kasunanan Solo KGPAA Hamangkunagara Sudibya Rajaputra Narendra Mataram. Melalui juru bicaranya KP Bambang Ary Pradotonegoro, pihak Tedjowulan disebut baru tahu rencana itu dari media massa.
"Belum (mengetahui acara jumenengan PB XIV). Tidak ada informasi apapun kecuali kita dapat share dari teman-teman media, maupun dari teman-teman dari aparat penegak hukum," ungkap Bambang.
Bambang menjelaskan, sejauh ini belum ada rapat keluarga besar Keraton Solo untuk membahas sosok yang ditunjuk menjadi PB XIV. Meski demikian, dia tidak ingin bersikap reaktif terhadap kabar tersebut.
"Tidak ada rapat-rapatan. Saya dapat informasi tidak ada rapat-rapatan tiba-tiba beliau dapat share-share-an. Saya diminta menghadap beliau membahas ini, dan kita sepakat tetap menjaga kondusifitas, tidak perlu memberi komentar dengan nada miring," ucapnya.
"Pada intinya, beliau sebagai pemegang mandat SK Menteri Dalam Negeri nomor 430, dan sebagai pelaksana kekosongan di Keraton Kasunanan Surakarta, tetap akan melaksanakan musyawarah keluarga, untuk mengadakan kesepakatan pemilihan itu. Kapan, sudah ditegaskan, 40-100 hari," imbuhnya.
Terkait dengan acara jumenengan hari Sabtu (15/11), pihaknya tidak ingin terlalu menyoalkan. Hanya saja, dia mengingatkan terkait kondusifitas di lingkungan Keraton Solo.
"Terkait dengan kegiatan besok Sabtu, silahkan. Beliau tidak mau mengomentari terlampau dalam. Tapi hanya mengingatkan, Keraton pernah mendapatkan teguran keras dari pemerintah terkait Keraton sekarang menjadi cagar budaya nasional. Berarti situasi dan kondisi di Keraton harus tetap dijaga," bebernya.
Bambang mengatakan, Tedjowulan masih berpegang pada SK Menteri Dalam Negeri (Mendagri) nomor 430-2933 Tahun 2017 tentang Penetapan Status dan Pengelolaan Keraton Kasunanan Surakarta. Tujuan utamanya adalah kerukunan di dalam internal Keraton Solo dengan mengedepankan musyawarah.
Pihaknya enggan memintai klarifikasi acara tersebut. Bambang juga mempertanyakan posisi Putri PB XIII, GKR Timoer Rumbaikusuma Dewayani, dalam acara jumenengan itu.
"Harusnya yang punya acara yang mengklarifikasi, dia tidak punya hak untuk mengelola Keraton. Status pengelolaan Keraton SK Kemendagrinya sudah jelas ditunjukkan kepada siapa, ada gak namanya Rumbai," kata dia.
Musyawarah dari keluarga besar akan menentukan siapa sosok yang akan menjadi Raja Keraton Solo setelah wafatnya PB XIII. Siapapun sosok yang dipilih secara mufakat, Tedjowulan akan mendukung.
"Beliau sudah menegaskan, saya akan dukung siapapun itu yang dipilih. Asalkan itu dipilih oleh semua trah. Karena tidak ada yang namanya keluarga inti. Keraton tidak hanya dimiliki satu trah saja," jelasnya.
Gusti Moeng Sebut Pembicaraan Suksesi Belum Tuntas
Adik PB XIII yang lain, GRAy Koes Murtiyah Wandansari atau Gusti Moeng, juga merespons dengan menyatakan pembicaraan soal suksesi belum selesai.
Gusti Moeng menerangkan, Keraton Solo merupakan cagar budaya yang sangat penting sebagai pendana peradaban budaya Indonesia.
"Oleh karena itu keberadaannya harus dilindungi berdasarkan Undang-Undang yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia," katanya melalui keterangan tertulis yang diterima detikJateng, Rabu (12/11).
Lebih lanjut mengenai suksesi, Gusti Moeng mengatakan masih diperlukan rembuk keluarga besar agar pelaksanaan suksesi sesuai dengan ketentuan adat maupun hukum.
"Dalam hal suksesi kepemimpinan di Keraton Surakarta Hadiningrat, masih diperlukan rembug keluarga besar agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan-ketentuan adat maupun ketentuan hukum nasional dikarenakan Karaton Surakarta Hadiningrat adalah National Living Heritage atau Cagar Budaya hidup yang masih lengkap dengan semua elemennya," jelasnya.
Menurutnya, saat ini masih dilakukan komunikasi antara putra tertua PB XIII, KGPH Mangkubumi dengan KGPAA Hamangkunegoro yang akhir pekan ini akan dinobatkan sebagai PB XIV. Menurutnya, sampai saat ini pembicaraan kedua belah pihak belum selesai.
"Saat ini KGPH Hangabehi sebagai putera tertua Paku Buwono XIII masih terus berupaya melakukan komunikasi dengan adiknya KGPH Purboyo yang sampai saat ini belum tuntas pembicaraannya," bebernya.
Untuk itu, dalam rangka menjalankan amanat konstitusi dan kemajuan kebudayaan di Keraton Solo maka Kementerian Kebudayaan diharapkan bisa ikut hadir.
"Maka Kementerian Kebudayaan negara wajib dan telah hadir untuk "memastikan" proses-proses pengelolaan Keraton agar dapat berjalan sebagaimana ketentuan adat, dan sekiranya ada hubungannya dengan ketetapan hukum Nasional dapat dilakukan sinkronisasi agar berjalan baik, tertib, damai dan penuh hikmat," pungkasnya.
