Forkom IJK Jateng Konsolidasi, Jaga Stabilitas-Kuatkan Keamanan Siber

Forkom IJK Jateng Konsolidasi, Jaga Stabilitas-Kuatkan Keamanan Siber

Hafiz Khoerus Syifa - detikJateng
Rabu, 15 Okt 2025 16:45 WIB
Forum IJK Jateng
Foto: dok. IJK Jateng
Jakarta -

Forum Komunikasi Industri Jasa Keuangan (Forkom IJK) Provinsi Jawa Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) untuk memperkuat sinergi dan kesiapan sektor jasa keuangan menghadapi tantangan ekonomi dan ancaman kejahatan digital menuju 2026. Langkah ini juga menjadi upaya menjaga stabilitas dan ketahanan sektor keuangan daerah.

Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Tengah sekaligus Pembina Forkom IJK Jateng, Hidayat Prabowo, dan Deputi Bidang Pelaporan dan Pengawasan Kepatuhan PPATK, Fithriadi Muslim, hadir sebagai pembicara kunci. Keduanya menekankan pentingnya kolaborasi lintas lembaga untuk menjaga stabilitas dan memperkuat ketahanan siber di industri jasa keuangan.

"Kami mendorong pelaku industri keuangan untuk mengantisipasi secara masif kejahatan digital perbankan demi perlindungan nasabah. Jika terjadi dampak kejahatan siber, masyarakat juga harus segera melapor pada IASC (Indonesia Anti Scam Center) melalui WhatsApp 081-157-157-157," ujar Hidayat dalam keterangan tertulis, Rabu (15/10/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kegiatan FGD ini berlangsung di Bimasena Hall, Gedung Pusat Bank Jateng, Semarang, Selasa (14/10). FGD diikuti lebih dari 100 peserta dari OJK, PPATK, dan berbagai lembaga jasa keuangan. Acara ini menjadi ajang penting memperkuat koordinasi regulator dan pelaku industri menjelang 2026.

Dalam sambutannya, Hidayat juga menyoroti bahwa pertumbuhan ekonomi regional Jawa Tengah pada Kuartal II 2025 mencapai 5,28%, namun mengingatkan agar industri tetap menjaga fungsi intermediasi dan kualitas kredit.

ADVERTISEMENT

Dari sisi keamanan digital, Deputi PPATK, Fithriadi Muslim menekankan bahwa digital finance adalah keniscayaan (inevitable) yang disertai risiko tinggi.

"Dari hasil analisis kami, peretasan pada sektor perbankan saat ini dilakukan secara terstruktur. Pelaku memanfaatkan kelemahan security bank, mengimitasi script server, hingga memanfaatkan akhir pekan saat rekonsiliasi data bank dan BI-Fast tidak dilakukan," jelas Fithriadi.

Ia menambahkan, PPATK menemukan indikasi pencucian uang dari hasil peretasan yang dengan cepat dipindahkan ke berbagai rekening bahkan diubah menjadi aset kripto.

"Oleh karena itu, kami meminta Bank Umum dan Penyedia Jasa Keuangan (PJK) untuk meningkatkan pengamanan sistem dan memantau secara ketat, khususnya pada hari libur, serta melakukan penundaan transaksi di atas Rp50 juta dengan frekuensi lebih dari 10 kali per hari, sesuai Undang-Undang TPPU," tutup Fithriadi.

Ketua Forkom IJK Provinsi Jawa Tengah sekaligus Direktur Bisnis Kelembagaan dan Unit Usaha Syariah Bank Jateng, Ony Suharsono turut memberikan apresiasi atas terselenggaranya acara ini.

"FGD ini merupakan momentum penting bagi seluruh IJK di Jawa Tengah untuk menguatkan sinergi dan menyelaraskan langkah strategis menghadapi tantangan global dan digitalisasi yang semakin kompleks," ujar Ony.

Kepala Divisi Surveilance Industri Jasa Keuangan OJK, Hendriyono Rachman, menegaskan pentingnya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah kondisi sektor keuangan yang relatif stabil.

"Stabilitas sektor keuangan kita tetap terjaga, namun kita harus terus meningkatkan efisiensi untuk menggerakkan growth engine Indonesia."

Sementara itu, RCEO BNI Kanwil 05 Semarang, I Gusti Nyoman Dharma Putra menyoroti maraknya modus social engineering yang menyasar pengguna layanan digital.

"Kami mengamati bahwa meskipun terjadi pergeseran masif dari tunai ke digital payment seperti QRIS dan Mobile Banking, namun tantangan utamanya adalah Social Engineering yang mendominasi insiden fraud," ujar Dharma.

Menurutnya, faktor manusia masih menjadi celah utama yang dimanfaatkan pelaku kejahatan digital.

Di sisi risiko, Kelompok Specialist Perbankan OJK, Alexander Samuel memaparkan temuan kritis. Ia menyebut total potensi kerugian serangan siber pada 2025 telah mencapai lebih dari Rp 796 miliar. Hal ini mendesak bank untuk segera menindaklanjuti kelemahan pada proses Ketahanan Siber (Identify, Protect, Detect, Respond & Recover) sesuai Peraturan OJK (POJK).

Acara ditutup dengan penegasan Direktur Utama Bank Jateng, Irianto Harko Saputro, yang menyatakan dukungan penuh terhadap peningkatan ketahanan siber.

"Dukungan penuh Bank Jateng adalah wujud nyata komitmen kami untuk menciptakan ekosistem perbankan yang tidak hanya sehat, tetapi juga tangguh dalam menghadapi risiko siber, demi perlindungan nasabah dan percepatan ekonomi daerah," tutup Irianto.




(prf/ega)

Berita Terkait

 

 

 

 

 

 

 

 


Hide Ads