Anies Singgung Transparansi: Tahu-tahu Muncul Kebijakan

Mantan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menyerukan perlunya mengembalikan integritas, transparansi, dan meritokrasi dalam pemerintahan. Ia juga menyinggung soal bagi-bagi jabatan di pemerintahan.

Hal itu disampaikan Anies saat menghadiri Dialog Kebangsaan Gerakan Rakyat Indonesia di Hotel UTC Semarang, Kecamatan Gajahmungkur, Kota Semarang. Ia menyoroti praktik pemerintahan yang dinilainya semakin transaksional dan mengabaikan kepentingan publik.

"Hari ini kita menyaksikan bagaimana jabatan dipandang sebagai pendapatan. Jabatan dipandang sebagai kegiatan mencari keuntungan," kata Anies di Hotel UTC Semarang, Rabu (8/10/2025).

"Tidak boleh dibiarkan republik ini berjalan di dalam rel yang salah seperti ini. Apa yang terjadi? Di depan layar sepertinya semua baik-baik saja. Tapi di balik layar ada percakapan tertutup yang tak pernah keluar ke publik," lanjutnya.

Mantan calon presiden (capres) nomor urut 1 saat Pilpres 2024 itu menyebut, kebijakan yang lahir dari praktik koneksi dan transaksional justru menjauhkan negara dari rakyatnya. Ia pun menegaskan agar tugas publik diberikan karena kompetensi dan prestasi.

"Negara tidak boleh berdagang dengan rakyatnya. Rakyat itu bukan konsumen jasa perdagangan. Rakyat itu adalah pemegang kekuasaan," tegasnya.

"Tugas negara memastikan bahwa seluruh rakyat Indonesia mendapatkan hak dasarnya secara lengkap tanpa terkecuali. Pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan perumahan adalah tiga hak dasar yang harus dikoreksi di negeri ini," sambungnya.

Anies juga menilai banyak persoalan bangsa hari ini berakar pada hilangnya nilai-nilai dasar seperti integritas. Ia menekankan, bangsa ini bisa keluar dari masalah besar apa pun jika kembali berpegang pada nilai kebenaran dan kepentingan publik.

"Values yang salah satu paling mendasar adalah integritas, yang membuat apa yang dikerjakan untuk kepentingan publik menjadi dipercaya," ungkapnya.

Anies juga menegaskan perlunya transparansi dalam setiap kebijakan agar rakyat dapat ikut mengawasi pemerintah. Ia menilai banyak kebijakan dibuat tanpa proses yang terbuka.

"Transparansi ini kunci. Kalau ada transparansi, kita semua bisa bicara dengan data. Pemerintah pun ketika menjelaskan kebijakan menggunakan data," ujarnya.

"Jadi transparansi ini harus dikembalikan. Karena hari ini kita menyaksikan banyak kebijakan yang dibuat kita tidak tahu prosesnya. Tahu-tahu muncul sebagai kebijakan," lanjutnya.

Selain itu, ia juga menyerukan agar meritokrasi atau sistem yang menempatkan orang berdasarkan kompetensi dan prestasi, harus dikembalikan menjadi arus utama di institusi pemerintahan.

"Kembalikan meritokrasi di dalam pemerintahan dan kehidupan bernegara. Posisi diberikan pada yang berprestasi, bukan diberikan karena koneksi," tegasnya.

"Banyak sekali hari ini tanggung jawab diberi bukan karena kompetensi atau prestasi, tapi karena koneksi. Kapan negeri ini maju kalau tugas-tugas publik diberikan kepada orang-orang yang kompetensinya tidak nyambung apalagi kompetensinya di bawah standar diiringi dengan koneksi yang kuat," sambungnya.