Tegaskan Kaesang Tak Mundur, Cheryl Tanzil: PSI Solid 100 Persen di Bawah Ketum

Kaesang Pangarep tidak akan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal itu disampaikan oleh Ketua DPP PSI Cheryl Tanzil untuk menepis isu yang berkembang soal nasib Kaesang.

Menurutnya, internal PSI solid di bawah kepemimpinan Kaesang. Dia juga menegaskan bahwa Kaesang tidak memiliki rencana untuk mundur.

"Tidak ada rencana Mas Kaesang mundur dari PSI, apalagi dimundurkan sebagai Ketua Umum PSI. PSI solid 100% di bawah Ketua Umum Kaesang Pangarep," kata Cheryl kepada wartawan, Senin (9/9/2024), dilansir detikNews.

Lebih lanjut, Cheryl meminta pihak lain untuk tak ikut campur urusan partainya. Ia menegaskan PSI lebih tahu urusan internal partainya.

"Yang tahu urusan internal PSI, pasti kami kader PSI. Bukan kader partai lain. Silakan kader partai lain urus partai dan ketua umum sendiri," ucap Cheryl.

"Jangan sok tahu dan masuk urusan partai lain," sambungnya.

Diketahui, belakangan ini nama Kaesang terus menjadi sorotan setelah penggunaan jet pribadi bersama istrinya, Erina Gudono. Bahkan, Kaesang sempat diminta klarifikasi oleh KPK lantaran adanya dugaan gratifikasi. Namun dibatalkan.

"Sebagaimana kita ketahui sudah ada laporan masuk, bahwa saat ini fokus penanganan isu terkait gratifikasi saudara K difokuskan di proses penelaahan yang ada di Direktorat Penerimaan Layanan Pengaduan Masyarakat," kata Jubir KPK Tessa Mahardhika Sugiarto di gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (4/9/2024).

Sejatinya, klarifikasi terhadap Kaesang akan dilakukan oleh Direktorat Gratifikasi KPK. Namun, Tessa mengatakan KPK kini akan fokus menelaah laporan dari masyarakat dan meninggalkan rencana undangan klarifikasi kepada Kaesang di Direktorat Gratifikasi.

"Per hari ini setelah ada update dari Direktorat PLPM kepada pimpinan, tindak selanjutnya terkait isu gratifikasi itu sudah difokuskan pada penelaahan pada Direktorat PLPM jadi tidak difokuskan lagi pada Direktorat Gratifikasi," ujar Tessa.

Tessa menambahkan, kebijakan itu diambil usai menilai pengusutan laporan dugaan gratifikasi kepada Kaesang akan memberikan jangkauan lebih luas kepada KPK.