.webp)
CEO sekaligus pendiri Telegram Pavel Durov dikabarkan ditangkap dan ditahan oleh kepolisian Perancis. Penangkapan dilakukan beberapa saat setelah Durov meninggalkan pesawat pribadinya di bandar udara Bourget dekat Paris.
Dilansir detikInet, Minggu (25/8/2024), kabar penangkapan itu sebagaimana laporan stasiun televisi Prancis TF1. Adanya kabar tersebut membuat pihak Rusia mengambil sikap. Mengingat, Durov merupakan warga negaranya.
Sebagaimana laporan TFI1, Durov ditahan di Prancis berdasarkan penyelidikan awal polisi. Penangkapan Durov sendiri kabarnya sesaat setelah pesawatnya mendarat usai terbang dari Azerbaijan.
Penangkapan ini menurut pihak berwenang Prancis karena kurangnya moderasi konten di Telegram dan keengganan bekerjasama dengan penegak hukum menjadikan Durov terlibat dalam perdagangan narkoba, pencucian uang, dan penyebaran pornografi anak yang diduga terjadi di aplikasinya.
Pihak Kedutaan Besar Rusia di Prancis mengambil langkah cepat untuk mengklarifikasi situasi yang dihadapi Durov.
Pihak Rusia Bertindak
Perwakilan partai Rakyat Baru Rusia, Vladislav Davankov, mendesak pemerintah Rusia segera mengupayakan pembebasan Durov.
"Kedutaan Besar Rusia di Paris segera mulai menangani kasus ini karena merupakan tugas diplomat Rusia untuk merespons kasus-kasus yang melibatkan penahanan warga negara Rusia di luar negeri," kata Zakharova yang dikutip detikInet dari Xinhua.
Sebagai informasi, Telegram sangat populer di Rusia, Ukraina, dan negara-negara bekas Uni Soviet. Kini, aplikasi itu juga naik daun di berbagai negara sebagai pesaing WhatsApp. Telegram menargetkan untuk mencapai satu miliar pengguna aktif tahun depan.
Sebenarnya, aplikasi ini sempat dilarang di Rusia pada 2018. Hal ini karena Durov menolak menyerahkan data pengguna. Larangan tersebut dicabut pada tahun 2021.
Durov yang kelahiran Rusia 39 tahun silam, dilaporkan memegang kewarganegaraan Prancis dan juga sering tinggal di Dubai, Uni Emirat Arab. Ia mendirikan Telegram pada tahun 2013 bersama saudaranya Nikolai.
Durov meninggalkan Rusia pada tahun 2014 setelah menolak memenuhi tuntutan pemerintah untuk menutup komunitas oposisi di platform media sosialnya yang lain, VK, yang kemudian ia jual.
Setelah Rusia melancarkan invasi besar-besaran ke Ukraina pada tahun 2022, Telegram menjadi sumber utama berbagai macam konten yang tidak difilter, terkadang vulgar, dan menyesatkan dari kedua belah pihak seputar konflik tersebut.
(apl/aku)
